Pontianak (Suara Sekadau) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan yang dilakukan secara langsung oleh petugas ke lapangan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Pontianak..jpeg)
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjawab pertanyaan petugas Sensus Ekonomi 2026 di kediaman pribadinya. SUARASEKADAU/SK
Salah satu warga yang turut menjadi sasaran pendataan adalah Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, Edi menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi dan memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan terkait kondisi ekonomi rumah tangganya.
Edi menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Pontianak terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS Kota Pontianak. Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus tersebut memiliki peran penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi usai menerima petugas sensus di kediamannya, Senin (22/6/2026) pagi.
Menurutnya, data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah dalam memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan strategi pembangunan daerah.
Edi menjelaskan, kondisi ekonomi suatu wilayah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modal. Karena itu, ketersediaan data yang valid sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, Edi berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran rinci mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat serta sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghasilan warga Pontianak.
Dengan pemetaan data yang komprehensif, pemerintah dapat mengetahui potensi ekonomi yang perlu dikembangkan serta menyusun program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.
“Kalau datanya sudah dipetakan, kita bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih detail, termasuk tingkat pendapatan dan sumber-sumber penghasilannya. Dari situ kita dapat menentukan program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 hingga saat ini berjalan sesuai rencana. Petugas BPS telah diterjunkan untuk melakukan pendataan terhadap rumah tangga maupun berbagai pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Pontianak.
“Secara keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sudah berjalan sejak 15 Juni. Petugas kami telah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terhadap berbagai pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak,” jelasnya.
Amad menerangkan, sasaran Sensus Ekonomi tidak hanya mencakup perusahaan besar, toko, maupun usaha yang memiliki lokasi fisik. Pendataan juga menyasar pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah maupun melalui platform digital.
Perkembangan ekonomi digital, kata dia, membuat banyak aktivitas usaha baru bermunculan tanpa memiliki tempat usaha yang mudah dikenali. Karena itu, pelaku usaha online, influencer, konten kreator, TikToker, penyanyi, MC, hingga berbagai profesi jasa lainnya juga menjadi bagian dari pendataan.
“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai sektor ekonomi kreatif dan digital memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, data dari sektor tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan ekonomi masyarakat.
Untuk menjaga kualitas data, BPS melakukan verifikasi dengan memanfaatkan berbagai sumber data pembanding dari tingkat nasional hingga daerah. Petugas juga akan mendata usaha yang ditemukan langsung di lapangan meskipun belum tercatat dalam direktori usaha maupun data instansi terkait.
Amad mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan seluruh petugas dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi yang dapat diperiksa masyarakat.
“Kami berharap masyarakat dapat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Tidak perlu khawatir karena seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tutupnya. [SK]
.jpeg)
