Pontianak (Suara Sekadau) – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar. Ia meminta Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
DOK- Tabung gas elpiji 3 kilogram. SUARASEKADAU/SK
Menurut Zulfydar, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan penyebab terjadinya kelangkaan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Pertamina, agen, pangkalan, hingga depot penyimpanan gas. Dengan demikian, akar persoalan dapat diketahui secara jelas dan langkah penanganan yang tepat dapat segera dilakukan.
“Dengan saya dengar adanya gas yang langka, saya kira Pertamina harus segera melakukan antisipasi ya, jangan sampai berlarut. Dicek kebenarannya dari komunikasi antara Pertamina dengan pelaku, pelaku itu isunya minim gas, dengan depotnya sendiri. Nah depot sendiri saya kira depot Pertamina, saya kira depot gasnya itu harus mampu menyediakan barang itu dan disampaikan kepada publik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti saat ini. Apabila terdapat kendala distribusi, keterlambatan pengiriman, atau persoalan kuota, Pertamina diminta segera memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak memunculkan berbagai spekulasi maupun keresahan.
“Jika memang masih ada keterlambatan perjalanan atau apa, atau pembagian yang lambat, artinya Pertamina harus melakukan penyampaian hasil. Apakah itu benar ini persoalan kuota atau memang keterlambatan. Tapi Pertamina harus menyampaikan, jangan sampai Pertamina tidak menyampaikan pesan ini kepada masyarakat,” katanya.
Zulfydar mengingatkan bahwa kelangkaan LPG bersubsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, gas elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat setiap hari, terutama kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi sektor kecil yang bergantung pada ketersediaan LPG.
“Jangan sampai nanti berlarut-larut lagi, nanti tambah ramai lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan Pertamina harus segera mengambil langkah antisipatif agar pasokan LPG kembali normal dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan energi rumah tangga tersebut.
“Hal ini harus segera dilakukan antisipasi supaya tidak ada masalah kuota dan ini menjadi masalah dapur, emak-emak, UMKM, dampaknya banyak sekali,” tegasnya.
Dalam beberapa hari terakhir, warga di sejumlah wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram. Selain stok yang terbatas, sebagian masyarakat juga harus mendatangi beberapa pangkalan maupun pengecer untuk memperoleh gas bersubsidi tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada LPG 3 kilogram untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, DPRD Kalbar berharap Pertamina segera memberikan kepastian terkait penyebab kelangkaan sekaligus memastikan distribusi berjalan normal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
