Pontianak (Suara Sekadau) – Tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu utama yang disuarakan ratusan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kamis (18/6/2026).
Aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (18/6/2026). SUARASEKADAU/SK
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai pelaksanaan program MBG perlu ditinjau ulang karena dianggap menimbulkan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan pengelolaan anggaran negara.
Ketua BEM FKIP Universitas Tanjungpura, Fahri Andhika, mengatakan mahasiswa tidak menolak tujuan dasar program yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, sebuah kebijakan publik harus diukur berdasarkan efektivitas pelaksanaan serta dampak yang dirasakan masyarakat.
“Anak-anak Indonesia tentu berhak mendapatkan kehidupan yang sehat. Namun sebuah kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari niatnya saja, melainkan dari bagaimana implementasinya di lapangan,” ujar Fahri saat menyampaikan keterangan di sela aksi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh sebelum program tersebut dilanjutkan secara lebih luas.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan adanya pengalihan anggaran dari sektor-sektor yang dianggap lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan baru tidak mengurangi alokasi bagi kebutuhan dasar masyarakat yang masih memerlukan perhatian serius.
Fahri menegaskan bahwa Kalimantan Barat hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang dibutuhkan Kalbar saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Program sebesar MBG seharusnya berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Karena itu, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program MBG agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Tidak ada alasan untuk melanjutkan program tanpa evaluasi yang komprehensif. Kami meminta penghentian sementara untuk dilakukan evaluasi total agar program ini tepat sasaran dan sesuai kebutuhan anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Fahri turut menyinggung berbagai kritik yang sebelumnya muncul dari kalangan pendidik terkait pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, sejumlah guru mengaku terbebani dengan tugas tambahan yang berkaitan dengan implementasi MBG di lingkungan sekolah.
Mahasiswa khawatir kondisi tersebut dapat mengurangi fokus tenaga pendidik dalam menjalankan tugas utama mereka, yakni mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Waktu yang seharusnya digunakan untuk memaksimalkan proses pendidikan dan pembelajaran berpotensi teralihkan kepada tugas-tugas lain di luar fungsi utama guru,” katanya.
Selain persoalan pendidikan, Fahri juga menyoroti keterlibatan sejumlah pejabat dan institusi dalam pelaksanaan program pemerintah yang menurutnya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pengawasan publik harus tetap berjalan secara independen agar setiap kebijakan dapat dievaluasi secara objektif.
Menurutnya, keterbukaan informasi di era digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi terkait kebijakan publik, sehingga transparansi menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.
“Di era digital saat ini, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi. Karena itu setiap kebijakan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Mereka juga mengingatkan bahwa aksi serupa berpotensi kembali digelar apabila tuntutan evaluasi dan transparansi tidak mendapatkan respons yang memadai.
“Selama masih ada ketidakadilan dan dugaan pelanggaran yang merugikan masyarakat, maka gerakan mahasiswa akan terus hadir untuk menyuarakan aspirasi publik,” tegas Fahri.
Ia pun meminta seluruh pemangku kebijakan, termasuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, untuk membuka ruang transparansi dan pengawasan publik secara luas.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, kami memastikan mahasiswa akan kembali turun menyampaikan aspirasi dengan kekuatan yang lebih besar,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
