 |
| Asistensi SAKIP dan Zona Integritas, Sekda Kalbar Dorong Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. SUARASEKADAU/SK |
Penegasan tersebut disampaikan Harisson saat membuka kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP dan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada KemenPAN-RB atas dukungan dan pendampingan yang terus diberikan kepada pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, asistensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah hadir memberikan asistensi SAKIP dan Zona Integritas di Provinsi Kalbar. Saya berharap kegiatan ini membuat kita semakin paham, sehingga capaian yang sudah baik tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat,” ujarnya.
Harisson menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2026. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memahami secara menyeluruh indikator serta mekanisme penilaian yang menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah.
Menurutnya, capaian yang telah diraih saat ini tidak boleh membuat perangkat daerah berpuas diri. Sebaliknya, setiap organisasi perangkat daerah harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program hingga evaluasi hasil kerja.
“Kalau selama ini nilainya sudah baik, tentu target kita adalah meningkat. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Pemahaman terhadap SAKIP harus semakin baik agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga semakin meningkat,” tegasnya.
Selain peningkatan kualitas SAKIP, Harisson juga menyoroti pentingnya pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemerintah daerah. Ia menilai masih diperlukan penguatan komitmen dari perangkat daerah untuk mengajukan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurutnya, masih minimnya perangkat daerah yang mengusulkan diri untuk memperoleh predikat tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar semangat membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan melayani tetap terjaga.
“Kenapa perangkat daerah belum banyak yang mengusulkan diri menjadi WBK atau WBBM? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai semangat membangun Zona Integritas menurun,” katanya.
Untuk mendorong percepatan pembangunan Zona Integritas, Harisson juga mengusulkan agar pemerintah memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil meraih predikat WBK maupun WBBM. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi motivasi bagi unit kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Harisson berharap adanya penyelarasan indikator penilaian kinerja antara Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Kesamaan persepsi dan indikator dinilai akan membantu pemerintah daerah bekerja lebih efektif tanpa terbebani oleh berbagai ukuran penilaian yang berbeda.
“Harapan kami ke depan ada penyatuan persepsi sehingga pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan tidak terbebani dengan berbagai ukuran yang berbeda,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Harisson menekankan bahwa esensi SAKIP bukan semata-mata pada pelaksanaan kegiatan atau tingginya serapan anggaran, melainkan pada hasil nyata yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat. Jadi bukan hanya selesai dilaksanakan, tetapi hasilnya bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Mengakhiri arahannya, Harisson berharap asistensi yang diberikan KemenPAN-RB dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi birokrasi di Kalimantan Barat. Ia optimistis peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pembangunan Zona Integritas akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini benar-benar membawa perbaikan kinerja, memperkuat Zona Integritas, dan menjadikan reformasi birokrasi semakin efektif dan efisien, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
