 |
| Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin rapat persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/6/2026). SUARASEKADAU/SK |
Rapat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait serta mitra HKTI sebagai bagian dari koordinasi menjelang pelaksanaan Musda dan pelantikan kepengurusan HKTI se-Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan itu, berbagai aspek strategis dan teknis pelaksanaan kegiatan dibahas secara mendalam, termasuk agenda pelantikan jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI yang akan menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan organisasi tersebut.
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa HKTI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Musda dan pelantikan kepengurusan baru harus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi agar semakin adaptif terhadap kebutuhan petani dan tantangan pembangunan pertanian yang terus berkembang.
“HKTI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi wadah perjuangan dan penguatan bagi para petani. Melalui Musda dan pelantikan ini, saya berharap HKTI Kalbar semakin fokus pada penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan kualitas produksi pertanian, hingga pendampingan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian modern,” ujar Norsan.
Ia berharap kepengurusan yang akan terbentuk nantinya mampu hadir secara nyata di tengah masyarakat tani, menjadi jembatan antara aspirasi petani dengan kebijakan pemerintah, serta aktif mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, Norsan mengarahkan seluruh jajaran DPC yang akan dilantik untuk segera menyusun program kerja yang terukur, realistis, dan berbasis pada potensi unggulan masing-masing daerah. Menurutnya, pendekatan pembangunan pertanian harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar program yang dijalankan dapat memberikan hasil optimal dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Karena itu, program kerja HKTI harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Norsan, siap memperkuat sinergi dengan HKTI melalui berbagai program strategis yang bertujuan memperluas akses petani terhadap permodalan, sarana produksi, penguatan distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian.
Selain membahas substansi organisasi, rapat juga menyoroti kesiapan teknis pelaksanaan Musda dan pelantikan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib, efektif, dan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan kelembagaan pertanian di Kalimantan Barat.
Melalui semangat konsolidasi dan kepemimpinan baru yang akan terbentuk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis HKTI dapat semakin berperan dalam menjawab berbagai tantangan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. [SK]
.jpeg)
