Pontianak (Suara Sekadau) – Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi damai di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Sabtu (20/6/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Aliansi Masyarakat Kalbar bersama Ormas di Kalbar menggelar aksi damai dukungan penuh MBG di Bundaran Digulis Untan Pontianak, Sabtu (20/6/2026). SUARASEKADAU/SK
Koordinator Aliansi Masyarakat Kalbar, Hidayat, menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah nyata negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
“Bagi kami, MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini adalah langkah konkret negara hadir memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dalam keadaan lapar. Ini adalah investasi paling dasar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Hidayat dalam orasinya.
Menurutnya, salah satu alasan utama dukungan terhadap program tersebut adalah potensi besar MBG dalam menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kalbar masih berada di angka 22,1 persen atau sekitar satu dari lima anak berisiko mengalami gagal tumbuh.
Ia menilai, dengan sasaran langsung ke sekolah dan posyandu, program ini dapat memberikan intervensi gizi yang tepat pada masa pertumbuhan anak, terutama pada usia emas yang menentukan kualitas generasi mendatang.
Selain aspek kesehatan, Hidayat menilai MBG juga mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Menurutnya, setiap keluarga berpotensi menghemat pengeluaran sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per anak setiap bulan yang dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan maupun pengembangan usaha keluarga.
“Di tengah harga bahan pokok yang fluktuatif, MBG adalah jaring pengaman sosial yang nyata,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai program tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi daerah apabila seluruh kebutuhan pangan dipasok dari hasil produksi lokal. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Beras dari Sambas, telur dari Kubu Raya, sayuran dari Bengkayang, hingga ikan dari wilayah pesisir Kalbar dapat menjadi bagian dari rantai pasok program ini. MBG harus menjadi ekosistem ekonomi rakyat, bukan proyek impor,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Hidayat meyakini pemenuhan kebutuhan gizi yang baik akan berdampak langsung terhadap konsentrasi belajar dan kehadiran siswa di sekolah. Ia menyebut sejumlah laporan dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menunjukkan peningkatan tingkat kehadiran siswa sejak pelaksanaan uji coba program tersebut.
“Perut kenyang, sekolah tenang, prestasi naik,” ujarnya.
Hidayat juga menegaskan bahwa Program MBG merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi bangsa. Di Kalimantan Barat, program tersebut diperkirakan menyasar sekitar 800 ribu siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, termasuk ibu hamil dan balita.
Dengan asumsi nilai satu porsi makanan sebesar Rp15 ribu, perputaran ekonomi yang tercipta dari program tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp12 miliar setiap hari dan berpotensi memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM lokal.
Meski memberikan dukungan penuh, Aliansi Masyarakat Kalbar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Hidayat meminta data penerima manfaat dibuka secara transparan dan diverifikasi secara berkala. Ia juga mendorong penyusunan menu melibatkan ahli gizi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan mengacu pada prinsip B2SA, yakni Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan anggaran, termasuk informasi mengenai pemasok bahan baku, harga, hingga jumlah porsi yang disalurkan.
“Tidak boleh ada ruang untuk korupsi dalam program yang menyangkut hak anak-anak Indonesia. Kami juga mendorong agar sedikitnya 70 persen bahan baku MBG berasal dari Kalimantan Barat,” katanya.
Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, pihaknya berencana membentuk Tim Relawan Pantau MBG Kalbar yang bertugas memantau kualitas dapur, menu, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kami akan bentuk tim relawan pantau MBG Kalbar untuk cek dapur, cek menu, cek distribusi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Program MBG tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat. Menurutnya, pengawasan yang kuat justru diperlukan agar tujuan program benar-benar tercapai dan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi tetap terjamin.
“Kepada Presiden Prabowo, MBG jalan terus, rakyat Kalbar mendukung dan juga mengawasi,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
