 |
| Sandae (kiri), Yodi Setiawan (kanan) |
Demikian diungkapkan ketua komisi 2 DPRD Sekadau, Yodi Setiawan.
Menurut Yodi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) sebagai leading sector pengembangan pertanian harus lebih serius dalam melihat kebutuhan petani padi.
"Kita prihatin melihat kesejahteraan petani padi menurun. Hal ini kami dengar langsung dari petani saat kami berkunjung ke daerah-daerah," ujar Yodi (28/7).
Yodi menilai DKP3 Kabupaten Sekadau kurang serius dalam memperhatikan petani padi. Ia menganggap DKP3 cenderung lebih banyak memperhatikan dunia perkebunan kelapa sawit.
"Saya banyak dapat keluhan dari petani padi. Mereka tidak pernah dapat dukungan pupuk maupun insektisida khususnya beberapa tahun belakangan. Kita minta ini jangan dipandang sebelah mata, karena merupakan mata pencarian utama sebagian besar masyarakat kita. Bagaimana petani bisa sejahtera kalau hasil panen tidak maksimal," tegas Yodi.
Pihaknya di DPRD Sekadau, lanjut Yodi, sangat mendukung program pertanian untuk kesejahteraan petani baik dari bidang infrastruktur seperti jalan usaha tani, irigasi, hingga bantuan pupuk dan pembasmi hama.
"Kita contoh di Kubu Raya bisa swasembada beras, Bengkayang swasembada jagung. Mengapa di Sekadau belum bisa. APBD harus mendukung kesejahteraan petani," timpalnya.
Bahkan, tambah Yodi, pemerintah pusat sudah membantu dengan program cetak sawah.
"Namun kita tidak lihat ada support dari APBD untuk tindaklanjutnya. Sangat disayangkan," tuturnya.
Lebih jauh ia mengatakan, DKP3 juga harus jeli melihat potensi lain di bidang pertanian. Misalnya budidaya tanaman berdaya jual tinggi seperti porang dan vanili.
"Komoditi yang menjanjikan ini juga perlu dikembangkan. Bagaimana dinas melakukan upaya seperti studi banding, pelatihan kepada petani, maupun subsidi bibit. Kami siap mendukung," pungkas politisi Gerindra.
Terpisah, Kepala DKP3 Kabupaten Sekadau, Sandae menyatakan semua sektor mendapat perhatian dari pihaknya. Khusus di bidang pangan, jelas Sandae, pihaknya untuk saat ini lebih fokus pada pencapaian ketahanan pangan.
"Untuk menunjang program cetak sawah dari pusat itu yang kita perlu JUT, pengairan dan lain-lain.
Kita akui anggaran kita terbatas. Kita lebih condong kepada ketahanan pangan. Untuk tahun 2019 lalu walaupun surplus panen padi tidak terlalu besar, namun tidak defisit," jelas Sandae.
Salah satu kendala swasembada beras adalah keterbatasan alat mesin pertanian atau alsintan.
Tahun depan, kata Sandae, akan dibangun workshop untuk sarana penyimpanan alsintan serta pengadaan tronton mini sebagai sarana mobilisasi. Pemkab Sekadau pada tahun 2021, kata Sandae, mendapat bantuan brigade alsintan dari pusat.
"Rencana kita, nanti alsintan di workshop bisa dipinjam oleh petani. Setelah selesai dipakai dikembalikan lagi. Dengan demikian penggunaan alsintan bisa tepat sasaran. Kita juga akan evaluasi lagi alsintan yang kita punya," terangnya.
Sektor perkebunan kelapa sawit sendiri, sambung Sandae, juga menjadi perhatian khusus. Namun, dalam pengembangan kebun sawit masyarakat, DKP3 banyak bekerjasama dengan non government organization (NGO).
"NGO-NGO ini punya dana sendiri dan program mereka cocok dengan program dinas. Contohnya pendataan kebun mandiri masyarakat. Data ini nantinya akan kita terbitkan surat tanda daftar budidaya dan kita fasilitasi mereka ke pabrik kelapa sawit sehingga harga yang mereka terima bisa sesuai ketentuan," papar Sandae.*
Penulis : Benidiktus G Putra
