Pontianak (Suara Sekadau) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, yang membawa personel dan peralatan pendukung untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Sambut Misi Kemanusiaan Jepang, Perkuat Penanganan Karhutla. SUARASEKADAU/SK
Kapal tersebut datang membawa misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) sebagai bagian dari kerja sama Indonesia dan Jepang dalam penanggulangan bencana serta misi kemanusiaan.
JS Kunisaki juga membawa tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook yang akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman udara atau water bombing serta mengangkut logistik ke lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kedatangan kapal disambut langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, didampingi Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII Laksda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR.
Krisantus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas dukungan yang diberikan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Menurut Krisantus, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan kerja sama kemanusiaan yang sangat berarti, terlebih JS Kunisaki membutuhkan waktu sekitar 11 hari untuk menempuh perjalanan hingga tiba di Kalimantan Barat.
“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Komandan Kapal bahwa Indonesia, khususnya Kalbar, memiliki karakteristik lahan yang unik,” jelasnya.
Krisantus mengatakan karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla. Api di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi dapat merambat di bawah permukaan sehingga sulit dideteksi maupun dipadamkan.
“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” katanya.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan ketangguhan, ketelitian, serta dukungan peralatan yang memadai. Kehadiran helikopter CH-47 Chinook diharapkan dapat memperkuat operasi pemadaman, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ungkapnya.
Selain kondisi gambut, keterbatasan sumber air juga menjadi persoalan dalam proses pemadaman. Surutnya sejumlah sungai menyebabkan air laut masuk ke aliran sungai sehingga memengaruhi ketersediaan air yang dapat digunakan untuk memadamkan api.
“Selain itu, air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” terangnya.
Terkait penggunaan helikopter bantuan tersebut, Krisantus mengatakan penentuan lokasi operasi pemadaman akan dikoordinasikan bersama TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mengacu pada titik-titik api yang telah terdeteksi.
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani karhutla. Perhatian pemerintah pusat, menurutnya, juga ditunjukkan melalui rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.
“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Di tengah upaya penanganan karhutla, Krisantus juga meminta dunia usaha, terutama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh pihak harus bergerak bersama untuk mencegah api meluas dan mempercepat proses pemadaman.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” pungkasnya.
Krisantus menambahkan, pemerintah pusat akan mengevaluasi kepatuhan perusahaan pemegang HGU dalam menjalankan tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” lugasnya.
Pemprov Kalbar menyambut baik dukungan Pemerintah Jepang melalui misi HADR tersebut. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha dinilai menjadi bagian penting untuk mempercepat penanganan karhutla.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” tutupnya. [SK]
