Pontianak (Suara Sekadau) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026). SUARASEKADAU/SK
Rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi sejumlah persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Pembahasan mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ketahanan dan ketersediaan pangan, kondisi lingkungan dan kualitas udara, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga persoalan ketersediaan air bersih.
Ria Norsan mengatakan, rapat Forkopimda penting dilakukan untuk memperbarui informasi mengenai berbagai persoalan terkini sekaligus menyatukan langkah penanganannya.
“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” kata Ria Norsan.
Menurutnya, Karhutla tidak hanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian dan produksi pangan.
Kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan pertanian, kata Norsan, dikhawatirkan dapat memicu gagal panen dan menimbulkan kerugian bagi petani. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini untuk mencegah dampak yang lebih besar.
“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.
Terkait perkembangan Karhutla, Norsan menyebut api masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” ujarnya.
Norsan menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Seluruh unsur harus terlibat secara aktif, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa hingga masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan bukan hanya dalam proses pemadaman, tetapi juga untuk melakukan pencegahan, pemantauan titik api serta penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.
Dari sisi dukungan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.
“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegas Norsan.
Selain Karhutla, kondisi sumber air juga menjadi perhatian serius dalam rapat Forkopimda. Sejumlah sungai di Kalimantan Barat mulai mengalami penurunan debit yang berpotensi memengaruhi kebutuhan masyarakat maupun kelancaran distribusi logistik di sejumlah wilayah.
Persoalan ketersediaan air bersih bahkan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah dan permukiman. Kondisi lingkungan yang terdampak musim kemarau turut memengaruhi sumber air yang digunakan masyarakat.
“Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin,” ungkapnya.
Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat mulai bergerak melakukan distribusi air. Di antaranya Bala Komando dan mahasiswa GMNI.
Pemerintah Provinsi Kalbar, kata Norsan, akan memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut agar bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Rapat Forkopimda juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap masyarakat maupun aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan.
Dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, Norsan turut menerima laporan mengenai sejumlah aktivitas yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
Ia meminta Satpol PP mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, proses penertiban harus tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan.
“Kita akan terus melakukan penertiban sesuai ketentuan, kemudian kita berikan edukasi dan pembinaan kepada mereka,” katanya.
Norsan menegaskan setiap langkah pemerintah harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Upaya pencegahan, pembinaan dan penertiban dilakukan secara proporsional dengan tetap menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama unsur pimpinan daerah memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan strategis yang saat ini terjadi.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan Karhutla, mencegah ancaman terhadap ketahanan pangan, memastikan ketersediaan air bersih, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kalimantan Barat, pungkasnya. [SK]
