Pontianak (Suara Sekadau) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah komoditas di beberapa daerah.Rakor Inflasi Bersama Pemerintah Pusat, Kalbar Pastikan Harga Pangan Tetap Terkendali. SUARASEKADAU/SK
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat yang diikuti secara daring dari Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir. Dalam kegiatan itu turut hadir Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra, S.Sos., didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Amalia Adininggar Widyasanti.
Selain membahas perkembangan inflasi, pemerintah pusat dalam rakor tersebut turut mencermati pertumbuhan ekonomi di daerah serta strategi yang perlu dilakukan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh positif.
Tomsi Tohir meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan BPS di masing-masing daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mencermati perkembangan data pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perlambatan, sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat segera dilakukan pemerintah daerah.
Kemendagri, kata Tomsi, juga akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi pemerintah daerah dalam beberapa hari ke depan. Para mentor tersebut akan menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia di masing-masing wilayah.
Menurut Tomsi, mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi yang masih terkendala proses perizinan di tingkat pusat.
Ia meminta pemerintah daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melakukan pendataan secara rinci terhadap investasi yang masih mengalami hambatan. Pendataan meliputi sektor usaha, nilai investasi, perusahaan hingga jenis perizinan yang masih tertahan di pemerintah pusat.
Data tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, termasuk Bappenas, agar berbagai kendala investasi dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, berbagai hambatan investasi yang terjadi di daerah juga diminta segera diselesaikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung program prioritas Presiden sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 6 persen pada akhir tahun.
Dalam pengendalian inflasi, Tomsi turut menyoroti sejumlah komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap pergerakan harga, terutama beras, cabai dan minyak goreng.
Untuk beras, pemerintah diminta melakukan intervensi sejak awal ketika mulai terlihat adanya kenaikan harga. Menurut Tomsi, keterlambatan dalam melakukan intervensi dapat membuat proses stabilisasi dan penurunan harga berlangsung lebih lama.
Pemerintah juga perlu menyiapkan formula yang mampu menjaga fluktuasi harga beras agar tidak terlalu tajam, sehingga kepentingan produsen dan konsumen tetap dapat terjaga.
Sementara untuk komoditas cabai, pemerintah pusat terus mendorong intervensi melalui Kementerian Pertanian. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi untuk mendukung stabilitas harga cabai dalam beberapa bulan mendatang.
Adapun untuk minyak goreng, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mencari berbagai solusi untuk menjaga harga tetap stabil di tengah tekanan kenaikan harga crude palm oil (CPO).
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” kata Tomsi.
Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan mengatakan kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih terkendali.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, khususnya cabai rawit dan daging ayam ras.
Kenaikan harga cabai rawit, salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi pertanian.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.
Harry menjelaskan pemerintah pusat menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan batas toleransi plus-minus 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) telah mencapai 2,83 persen.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi, namun pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan agar laju inflasi tidak menembus batas atas sebesar 3,5 persen.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, BPS, Bank Indonesia dan seluruh instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi serta mengendalikan harga pangan hingga akhir tahun. [SK]
