Kayong Utara (Suara Sekadau) – Pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan terus didorong di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pengembangan budidaya ikan kerapu oleh Kelompok Nelayan Bina Warga.Bibit ikan kerapu ditebar ke keramba jaring apung yang dikelola kelompok nelayan di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Bibit ikan kerapu merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Jumat (11/9/2026). SUARASEKADAU/SK
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan sebanyak 5.000 bibit ikan kerapu yang telah ditebar ke keramba jaring apung (KJA) milik kelompok nelayan di Desa Pelapis pada Jumat (11/9/2026).
Program tersebut turut melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) melalui pendampingan kepada kelompok nelayan dalam mengembangkan budidaya ikan kerapu.
Kepala Bidang Budidaya Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Barat, Bustami, berharap bantuan bibit tersebut dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi Kelompok Nelayan Bina Warga.
“Kami memberikan bantuan berupa bibit ikan kerapu untuk kelompok yang ada di Desa Pelapis. Tentunya, kami berharap bahwa dengan bantuan ini kelompok dapat memelihara dan membudidayakan ikan kerapu ini hingga selesai panen atau 9-12 bulan. Dengan budidaya ini, maka kelompok nelayan dapat menjualnya untuk peningkatan ekonomi kelompok tersebut,” harap Bustami usai menebar ikan dalam kegiatan tersebut, Jumat (11/9/2026).
Bustami mengatakan, keberhasilan program budidaya kerapu tidak hanya bergantung pada bantuan bibit, tetapi juga membutuhkan pendampingan agar kelompok nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam proses pemeliharaan hingga panen.
Karena itu, kolaborasi antara DKP Provinsi Kalimantan Barat dan CSR KIPP diharapkan mampu mendorong budidaya kerapu menjadi usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
“Selanjutnya, KIPP bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pendampingan untuk kelompok nelayan tentang pemeliharaan budidaya ikan kerapu, sehingga nanti ikan kerapu tersebut dapat berkembang dengan maksimal,” tutur Bustami.
External Relation Manager Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Sugeng Sulistiyo, mengatakan keterlibatan CSR KIPP merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dan sejalan dengan visi serta misi pemerintah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan bibit, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan, peningkatan kapasitas kelompok dan penguatan akses pasar.
“Ke depan, kolaborasi serupa diharapkan dapat terus dikembangkan melalui pendampingan, peningkatan kapasitas kelompok, serta penguatan akses pasar sehingga budidaya kerapu tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi dapat tumbuh menjadi usaha masyarakat yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Bina Warga, Kusmanto, menyampaikan apresiasi kepada DKP Provinsi Kalimantan Barat, DKP Kabupaten Kayong Utara dan KIPP atas dukungan yang diberikan kepada kelompoknya.
Ia menilai bantuan 5.000 bibit ikan kerapu tersebut membuka peluang bagi kelompok nelayan untuk mengembangkan usaha budidaya sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat di Desa Pelapis.
“Harapan saya, semoga kelompok kami bisa berkembang dan bisa menjadi pemicu lahirnya kelompok-kelompok yang akan datang. Kalau ini bisa dikembangkan secara maksimal, tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok yang akan datang bisa lebih berminat lagi,” ungkapnya.
Kusmanto berharap kerja sama antara DKP Provinsi Kalimantan Barat dan KIPP dapat terus berlanjut, terutama dalam bentuk pendampingan serta penguatan kapasitas kelompok nelayan.
Menurutnya, pengalaman nelayan dalam memahami kondisi laut perlu dilengkapi dengan pengetahuan teknis mengenai budidaya ikan kerapu. Karena itu, pendampingan dari tim CSR KIPP bersama DKP dinilai penting agar pengelolaan KJA dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Secara umum memang kami sebagai nelayan memahami kondisi laut. Tapi untuk budidaya kerapu kami masih perlu pendampingan,” katanya. [SK]
.jpeg)
