Pontianak (Suara Sekadau) – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa yang mendesak pemerintah pusat meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Barat. Menurutnya, aspirasi yang disuarakan mahasiswa dalam aksi di Bundaran Digulis Pontianak merupakan bagian dari perjuangan yang selama ini juga diperjuangkan DPRD Kalbar.
Anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, saat ditemui langsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jum’at (19/6/2026). SUARASEKADAU/SK
Pernyataan tersebut disampaikan Zulfydar usai menerima aspirasi mahasiswa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (19/6/2026). Ia menilai persoalan DBH menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Saya sangat bangga kepada mahasiswa yang mengingatkan kepada kita semua terhadap bagi hasil DBH yang memang sangat minimal, hanya 1 persen,” kata Zulfydar.
Menurutnya, besarnya kontribusi Kalimantan Barat terhadap perekonomian nasional belum sebanding dengan dana yang kembali diterima daerah melalui skema Dana Bagi Hasil. Padahal, Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil berbagai komoditas unggulan seperti kelapa sawit, pertambangan, serta sektor sumber daya alam lainnya.
Zulfydar mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan DPRD Kalbar, nilai sumber daya yang dihasilkan daerah mencapai sekitar Rp31 triliun. Namun dana yang diterima melalui mekanisme DBH pada tahun 2025 hanya sekitar Rp230 miliar.
“Kalau kami hitung dari Rp31 triliun, dana yang kami terima tahun 2025 sekitar Rp230 miliar. Jadi tidak sampai 1 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan DBH sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD Kalbar sejak beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya dan pembahasan telah dilakukan guna mencari solusi agar daerah memperoleh porsi yang lebih proporsional sesuai kontribusinya terhadap penerimaan negara.
“Kami di DPR sudah mulai dari tahun lalu membicarakan ini, karena DBH ini pajaknya langsung dipotong di pusat,” katanya.
Selain memperjuangkan peningkatan porsi DBH, DPRD Kalbar juga terus mendorong penguatan infrastruktur strategis daerah, salah satunya melalui optimalisasi operasional Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah. Keberadaan pelabuhan internasional tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Kalbar sebagai daerah ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di provinsi lain.
“Salah satu sisinya memang upaya kita mempercepat Pelabuhan Kijing dan pelabuhan yang memang kita tidak bergantung kepada provinsi lain,” ujarnya.
Menurut Zulfydar, peningkatan DBH harus menjadi perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan kalangan akademisi. Dengan dukungan berbagai pihak, peluang untuk memperoleh kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah diyakini akan semakin besar.
“Kita harus sama-sama berjuang. Kita sedang mencari mekanisme yang baik, bagaimana DBH itu lebih besar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa terkait DBH tidak bertentangan dengan sikap DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebaliknya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan hak-hak daerah agar memperoleh manfaat yang lebih besar dari hasil sumber daya yang dihasilkan.
“Jadi saya kira apa yang diperjuangkan mahasiswa, kami sangat mendukung. Sejalan dengan pemerintah, sejalan dengan DPR,” tegasnya.
Terkait 16 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, Zulfydar memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada di DPRD. Setiap poin tuntutan akan dibahas oleh komisi yang membidangi persoalan terkait sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.
“16 tuntutan itu pasti akan kami pilah ke komisi masing-masing dan itu akan dibahas di komisi masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, hasil pembahasan nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah pusat. Bahkan, DPRD tidak menutup kemungkinan membawa langsung aspirasi tersebut ke Jakarta sebagaimana pernah dilakukan dalam sejumlah agenda advokasi sebelumnya.
“Itu nanti konklusinya Ketua DPRD menyampaikan kepada pemerintah pusat dan kepada Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Zulfydar mengapresiasi peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang konsisten mengawal berbagai isu pembangunan dan kepentingan masyarakat. Menurutnya, apa yang disuarakan mahasiswa merupakan representasi dari aspirasi masyarakat luas yang harus didengar dan diperjuangkan bersama.
“Saya sangat mengerti apa yang diwakilkan, disuarakan mahasiswa adalah suara dari masyarakat banyak. Artinya kami memahami itu,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Kalbar akan terus membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih adil, merata, dan berpihak pada kepentingan rakyat Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
