Warga Desa Tebuah Elok mendesak Kejaksaan Negeri Sambas menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait dugaan penyimpangan dana desa SUARASEKADAU/SK
Sambas,(Suara Sekadau) - Puluhan warga Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sambas pada Selasa (9/12/2025) untuk mendesak penuntasan dugaan penyimpangan dana desa yang diduga melibatkan mantan kepala desa. Aksi ini menjadi bentuk tekanan moral agar temuan Inspektorat Kabupaten Sambas segera diproses secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Dalam aksi tersebut, warga membawa pernyataan sikap yang menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menghakimi, tetapi meminta Kejaksaan menjalankan tanggung jawab negara dalam menindaklanjuti temuan lembaga pengawas. Mereka juga menuntut proses hukum yang profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi.
Korli, salah satu perwakilan warga, menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan laporan-laporan sebelumnya yang menurutnya tidak memberikan efek jera. Ia menuturkan bahwa kasus dugaan penyimpangan dana desa itu sudah dilaporkan berulang kali, namun hasilnya dinilai tidak memuaskan.
“Kasus ini sudah tiga kali dilaporkan. Dulu ada kasus mobil, kasus tahun 2019 juga sudah dikembalikan, tapi kami tidak melihat ada efek jera. Makanya kami datang ke Kejaksaan. Kami dengar hari ini sudah masuk tahap penyidikan, dan kami beri waktu lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Jasmin Aisah yang mewakili kelompok ibu-ibu desa menegaskan tekad warganya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami ibu-ibu pantang mundur. Kalau tidak ada tanggapan dari Kejaksaan, kami akan melapor ke Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan ancaman akan menggelar unjuk rasa lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar jika tuntutan mereka tak segera direspons. Mereka bahkan merencanakan ritual adat di depan kantor Kejaksaan sebagai simbol perlawanan moral.
Selain menyoroti dugaan penyimpangan dana desa, masyarakat turut mengeluhkan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan. Dua jembatan di Desa Tebuah Elok dilaporkan berada dalam kondisi darurat, sementara akses jalan desa rusak parah meski dana pembangunan telah dikucurkan pemerintah pusat.
Warga berharap seluruh proses hukum berjalan objektif dan berkeadilan, sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan desa serta memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian agar polemik tersebut tidak terus berlarut. (SK)
