|

Presiden Prabowo Pertimbangkan Pembatasan Game Online Usai Insiden SMAN 72 Jakarta, Pengamat: Akar Masalah Harus Ditangani Menyeluruh

Pengamat sosial, Viza Juliansyah saat diwawancarai mengenai rencana pembatasan game online oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13/11/2025).SUARASEKADAU/SK
Pontianak (Suara Sekadau) – Presiden Prabowo Subianto berencana membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Kebijakan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden.

Game online yang mengandung unsur senjata dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap pola perilaku generasi muda. Namun sejumlah pihak menilai persoalan ini tidak sesederhana sekadar menyalahkan game online semata.

Menanggapi rencana tersebut, Pengamat Sosial sekaligus Doktor Sosiologi Universitas Tanjungpura, Viza Juliansyah, menegaskan bahwa insiden di SMAN 72 Jakarta dipengaruhi oleh banyak faktor.

“Kita tentu harus melihat dulu bahwa kasus ini variabelnya bukan satu. Bukan game online sebagai satu-satunya variabel. Ada variabel lain seperti bullying, pengawasan dari sekolah, dan orang tua,” ujarnya pada Kamis (13/11/2025).

Meski begitu, Viza tidak menampik bahwa game online dapat memengaruhi perilaku penggunanya.

“Secara umum saya setuju bahwa apa yang kita lihat, dengar, dan lakukan itu berpengaruh besar terhadap perilaku kita. Artinya game online jelas berpengaruh terhadap perilaku,” jelasnya.

Menurutnya, rencana pembatasan game online adalah langkah preventif pemerintah untuk menekan dampak negatif permainan digital. Namun, ia menegaskan bahwa pembatasan tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi.

“Saya setuju dengan rencana pembatasan game online, tapi ada catatan. Tidak bisa hanya pembatasan karena akar masalahnya belum terselesaikan. Yang kedua, perlu dipikirkan mekanismenya,” katanya.

Viza menekankan bahwa sebelum menerapkan kebijakan, pemerintah perlu menggali akar permasalahan kekerasan, termasuk faktor bullying, pengawasan orang tua, hingga peran tenaga pengajar.

Selain itu, mekanisme pembatasan juga menjadi tantangan tersendiri mengingat masyarakat kini sangat bergantung pada akses internet.

“Pembatasan seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah total menutup akses terhadap PUBG? Apakah masalahnya hanya PUBG? Ini akan sulit pada tahap implementasi,” tambahnya.

Ia menilai pengawasan efektif harus dimulai dari lingkungan sekolah serta keluarga agar akar masalah perilaku kekerasan dapat diatasi sejak dini.

“Mungkin yang sebenarnya perlu kita perhatikan lebih jauh adalah sekolah, orang tua, dan kasus bullying ini. Sekolah dan orang tua harus mampu mencegah itu. Jadi, pembinaan yang signifikan perlu diperkuat,” pungkasnya.[SK]

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini