Kubu Raya (Suara Sekadau) – Kelangkaan BBM jenis solar subsidi kembali menjadi keluhan utama para sopir truk di Kalimantan Barat. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan solar di hampir semua SPBU karena diduga telah dikuasai para pelangsir, sehingga pasokan tidak sampai ke pengguna yang berhak.
Sejumlah supir mendatangi bundaran alianyang untuk menyamapikan keluhan sulitnya BBM di SPBU.SUARASEKADAU/SK
Keluhan tersebut disampaikan oleh para sopir yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat, dalam aksi damai di Kubu Raya, Kamis (16/10/2025).
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali, menyebutkan bahwa para sopir merasa dirugikan akibat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi solar bersubsidi.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tegas Ali.
Ali juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan ketat di SPBU, dengan mewajibkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar mengaktifkan CCTV serta sistem barcode yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan terdaftar.
“CCTV itu bukti transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat. Kami juga minta SPBU yang melanggar diberi sanksi tegas,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi telah meminta Pertamina menindaklanjuti persoalan ini dalam waktu satu bulan ke depan.
“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” ujar Krisantus.
Selain menyoroti distribusi solar, Krisantus juga mengingatkan para sopir truk agar menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar, serta tidak membawa muatan berlebih yang dapat merusak infrastruktur jalan.
“Kendaraan luar daerah silakan segera mutasi. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah,” tegasnya.
Krisantus menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan menindaklanjuti masalah harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang kerap terjadi di lapangan.
“Kami ingin keadilan distribusi BBM ini benar-benar terasa bagi masyarakat kecil, terutama sopir dan pelaku usaha transportasi yang bergantung pada solar subsidi,” pungkasnya.[SK]
