Kubu Raya (Suara Sekadau) – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan berbagai strategi secara terpadu. Upaya tersebut mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, operasi darat, pembasahan kawasan gambut, penegakan hukum hingga penguatan edukasi kepada masyarakat.Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla yang digelar di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026). SUARASEKADAU/SK
Penguatan strategi penanganan karhutla tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla yang digelar di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026). Rakor dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan serta sejumlah unsur terkait.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan OMC menjadi salah satu langkah utama yang akan dimaksimalkan dalam beberapa hari ke depan. Potensi pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akan dimanfaatkan untuk membantu membasahi kawasan yang rawan terbakar.
Berdasarkan data BMKG, potensi pertumbuhan awan hujan diperkirakan terjadi pada 4 hingga 8 September 2026. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pembasahan, terutama pada kawasan lahan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.
“Dalam hal ini, pihak Kementerian Kehutanan bersama BNPB dan instansi terkait menginstruksikan agar potensi awan hujan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pembasahan tinggi muka air tanah di lahan gambut, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini,” ujar Raja Juli.
Selain OMC, pemerintah juga memperkuat operasi pemadaman melalui udara atau water bombing untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani dengan operasi darat.
Penguatan armada udara akan dilakukan melalui dukungan tiga pesawat Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang yang dijadwalkan tiba pada Rabu mendatang.
Armada tersebut nantinya dapat diarahkan ke sejumlah wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan cepat, termasuk kawasan Danau Sentarum yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Serawak, Malaysia.
Penambahan kekuatan udara diharapkan mampu mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan hutan dan lahan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sementara di darat, operasi penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BPBD hingga para relawan.
Pemerintah juga akan melakukan pemetaan secara lebih rinci hingga tingkat kabupaten dan kecamatan. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan personel dan peralatan berdasarkan tingkat ancaman serta karakteristik masing-masing wilayah.
“Ke depan akan dilakukan mapping secara lebih detail per kabupaten/kecamatan untuk menghitung kebutuhan personel secara presisi, mulai dari kebutuhan personel TNI, Polri, BPBD, hingga Manggala Agni sehingga distribusi kekuatan di lapangan menjadi lebih tepat sasaran,” jelas Raja Juli.
Dengan pemetaan tersebut, pengerahan personel dan peralatan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan perkiraan umum.
Kawasan gambut juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Karakteristik gambut membuat api berpotensi menjalar dan bertahan di bawah permukaan meskipun kobaran di permukaan telah terlihat padam.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan pendekatan melalui teknik peat injection atau penyuntikan gambut. Metode ini diarahkan untuk membantu membasahi lapisan gambut secara lebih menyeluruh sehingga bara api yang masih berada di bawah permukaan dapat dikendalikan.
Pembasahan kawasan gambut juga akan diperkuat melalui OMC dengan memanfaatkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman api. Aspek penegakan hukum juga menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya pembakaran secara berulang.
Pemerintah menegaskan proses hukum akan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
Sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera, lahan yang terbakar akan diberi tanda pengamanan berupa police line atau forest line dan tidak diperbolehkan untuk ditanami selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah lahan yang telah terbakar kembali dimanfaatkan dengan cara yang berpotensi memicu kebakaran berulang.
Raja Juli menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan melalui perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi risiko kebakaran.
Masyarakat diingatkan untuk menghentikan praktik pembakaran lahan secara sembarangan, termasuk membuka lahan dengan cara membakar serta membuang puntung rokok di kawasan kering dan rawan terbakar.
“Saya harap tradisi membakar lahan secara sembarangan, membuka lahan dengan cara mudah dan murah, serta kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di dekat lahan kering harus dihentikan demi keselamatan bersama,” pungkasnya.
Selain pengerahan personel dan peralatan, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Dalam rakor tersebut disampaikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kehutanan sebesar Rp5,5 miliar yang diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara dukungan anggaran operasional lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BNPB dan DPR RI, terutama untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla.
Dengan menggabungkan operasi udara, operasi darat, pembasahan kawasan gambut, penegakan hukum serta edukasi masyarakat, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalimantan Barat dapat berlangsung lebih cepat, terukur dan tepat sasaran.
Langkah terpadu tersebut juga diarahkan untuk menekan risiko kebakaran berulang serta mencegah meluasnya dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, maupun aktivitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat. [SK]
