 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).SUARASEKADAU/SK |
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Audiensi menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Kalbar dan Kemenkeu, khususnya dalam optimalisasi penerimaan negara, percepatan transfer ke daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan belanja APBD.
Ria Norsan mengatakan, sinergi fiskal tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Kebijakan anggaran harus memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan Kemenkeu Kalbar. Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” ujar Ria Norsan.
Ia mengatakan Pemprov Kalbar akan terus mendorong optimalisasi penerimaan, baik melalui sektor perpajakan maupun kepabeanan. Penguatan penerimaan tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kapasitas pembiayaan pembangunan.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga mendorong agar transfer pemerintah pusat dapat disalurkan secara optimal sehingga program pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan sesuai perencanaan.
Percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian dalam pembahasan bersama Kemenkeu.
“Kita ingin terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran,” katanya.
Ria Norsan menekankan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus berpegang pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
Menurutnya, anggaran pemerintah harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Karena itu, setiap belanja harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
APBN dan APBD, kata dia, harus mampu mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan.
“Tujuan kita sama, bagaimana APBN dan APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas perkembangan realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026.
Pemerintah daerah dan Kemenkeu juga membahas strategi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi belanja pemerintah dan peningkatan investasi. Belanja pemerintah diharapkan tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi mampu menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Untuk mencapai hal tersebut, Ria Norsan menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus diperkuat. Koordinasi yang dilakukan secara rutin akan membantu mengidentifikasi persoalan lebih cepat dan menentukan langkah penyelesaian secara tepat.
“Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan ruang fiskal secara cermat. Di tengah keterbatasan sumber daya, pemerintah harus mampu menetapkan prioritas agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ria Norsan menilai keberhasilan pengelolaan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat penyerapan anggaran. Indikator yang lebih penting adalah seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Kalbar akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan fiskal nasional dapat berjalan searah dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang semakin transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Dengan demikian, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.[SK]
