Mempawah (Suara Sekadau) – Pemerintah Kabupaten Mempawah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi memicu bencana asap.Bupati Mempawah Erlina bersama Staf Ahli KSAD Brigjen TNI Washington Simanjuntak dan jajaran Forkopimda mengecek sarana prasarana penanganan karhutla di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (26/8/2026). SUARASEKADAU/SK
Bupati Mempawah Erlina memimpin langsung Apel Siaga dan Gelar Pasukan Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla Kabupaten Mempawah Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Rabu (26/8/2026).
Apel tersebut menjadi momentum konsolidasi seluruh kekuatan lintas sektor untuk memastikan personel, armada, serta sarana dan prasarana siap dikerahkan dengan cepat ketika terjadi kebakaran.
Puluhan armada, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan roda empat milik TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Mempawah dan pihak swasta turut digelar sebagai bagian dari kesiapan operasional penanganan Karhutla di lapangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli KSAD Brigadir Jenderal TNI Washington Simanjuntak, Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, Sekretaris Daerah Abdul Malik, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pimpinan batalyon TNI di wilayah Mempawah, BPBD, pemadam kebakaran swasta, Tagana, KPH, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, relawan serta unsur terkait lainnya.
Dalam amanatnya, Erlina menegaskan apel siaga tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, kesiapan menghadapi Karhutla harus diwujudkan melalui kemampuan seluruh unsur untuk bergerak cepat dan terpadu ketika muncul indikasi kebakaran.
“Karhutla bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Ini adalah ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan yang harus dicegah, dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” tegas Erlina.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, luas Karhutla di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 38.310,86 hektare. Sementara luas Karhutla di Kabupaten Mempawah tercatat sekitar 6.144 hektare.
Besarnya luasan tersebut, kata Erlina, harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk tidak lengah. Pencegahan dan deteksi dini harus diperkuat agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Erlina juga meminta seluruh jajaran menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026 untuk memantau sekaligus mengoordinasikan penanganan Karhutla.
Arahan tersebut menekankan pentingnya respons cepat dan terpadu dengan memperkuat operasi darat maupun udara, kesiapan personel dan peralatan, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait.
“Jangan menunggu hotspot berkembang menjadi titik api, kemudian menjadi kebakaran yang lebih besar. Tindakan dini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Untuk itu, BPBD, pemadam kebakaran, TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat peduli api hingga relawan diminta memperkuat patroli serta pemantauan di kawasan rawan Karhutla.
Setiap informasi mengenai hotspot maupun indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti dengan prinsip cepat, tepat, terpadu dan terukur.
Pemerintah desa juga diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkatkan risiko kebakaran.
Menurut Erlina, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar dan semakin sulit dikendalikan.
Tidak hanya pemerintah dan aparat, dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Mempawah juga diminta meningkatkan tanggung jawab dalam pencegahan Karhutla. Perusahaan diharapkan memastikan sarana dan prasarana pemadaman di wilayah kerja selalu tersedia serta siap digunakan sewaktu-waktu.
Di tengah ancaman kabut asap, Erlina turut menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat. Koordinasi dengan sektor kesehatan harus diperkuat untuk mengantisipasi dampak asap, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia dan masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan.
Sementara itu, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar aturan juga harus terus dilakukan.
“Penjagaan, pemadaman, edukasi dan penegakan hukum harus berjalan bersama-sama,” katanya.
Erlina menegaskan, ukuran kesiapsiagaan bukan hanya dilihat dari jumlah personel yang mengikuti apel atau banyaknya armada yang dipamerkan. Kesiapan sesungguhnya adalah kemampuan seluruh unsur untuk segera bergerak ketika ancaman kebakaran muncul.
“Cegah sebelum terbakar, deteksi sebelum meluas, dan padamkan sebelum menjadi bencana,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat Mempawah ikut menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan hotspot, titik api maupun potensi kebakaran.
Dari Halaman Kantor Bupati Mempawah, kesiapsiagaan menghadapi Karhutla kembali ditegaskan. Seluruh kekuatan lintas sektor dipersiapkan untuk menghadapi ancaman kebakaran dengan mengedepankan deteksi dini, kecepatan respons dan koordinasi.
Apel tersebut ditutup dengan apresiasi Bupati Erlina kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan yang selama ini telah berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Kabupaten Mempawah. [SK]
.jpeg)
