Mempawah (Suara Sekadau) – Bupati Mempawah, Erlina, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Mempawah sebagai landasan hukum baru yang dinilai lebih relevan dengan perkembangan pemerintahan daerah saat ini. Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (24/6/2026).
Bupati Mempawah, Erlina, saat menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (24/6/2026). SUARASEKADAU/SK
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pembahasan 15 RUU tentang Kabupaten/Kota yang bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus memperkuat substansi regulasi yang tengah dibahas di tingkat nasional.
Kunjungan kerja dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menjelaskan bahwa agenda tersebut difokuskan untuk menghimpun masukan terkait tujuh RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan karena sejumlah undang-undang pembentukan daerah masih mengacu pada ketentuan lama yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan konstitusi, tata kelola pemerintahan, maupun kondisi administratif dan geografis saat ini.
"Sejumlah undang-undang pembentukan kabupaten dan kota yang masih berlaku hingga kini mengacu pada regulasi lama yang dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan administratif, geografis, maupun tata kelola pemerintahan daerah pasca pemekaran," jelas Rifqinizamy.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI yang dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menegaskan, dari 15 RUU yang sedang dibahas, terdapat tujuh RUU yang berkaitan langsung dengan wilayah administratif di Kalimantan Barat sehingga masukan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam penyempurnaan regulasi.
"Dari 15 RUU yang sedang dibahas, terdapat tujuh RUU yang secara langsung berkaitan dengan wilayah administratif di Kalimantan Barat. Karena itu, kami memandang penting agar perspektif dan masukan dari daerah dapat menjadi bagian dari pembahasan, sehingga substansi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan," ujar Ria Norsan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Erlina menilai pembahasan RUU Kabupaten Mempawah memiliki arti penting, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, regulasi baru akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dibanding aturan lama yang masih merujuk pada pembentukan daerah pada era 1950-an.
"Pembahasan RUU ini bukan sekadar penyempurnaan regulasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mempertegas identitas daerah, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Erlina.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen mendukung penuh proses pembahasan hingga pengesahan RUU tersebut agar menjadi payung hukum yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
Erlina juga berharap Komisi II DPR RI dapat memberikan dukungan maksimal terhadap percepatan pengesahan RUU Kabupaten Mempawah sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Melalui kesempatan ini kami berharap pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dapat memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Kabupaten Mempawah yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. [SK]
.jpeg)
