Sanggau (Suara Sekadau) – Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena membuka kegiatan Studi Lapangan Kajian Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Perspektif HAM bersama Komnas HAM RI di Ruang Rapat Daranante Kantor Bupati Sanggau, Rabu (20/05/2026).
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena Buka Studi Lapangan Tata Kelola MBG Bersama Komnas HAM RI. SUARASEKADAU/SK
Dalam kesempatan tersebut, Susana menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian penting dalam mendukung percepatan penanganan stunting menuju visi Generasi Emas Indonesia 2045. Namun menurutnya, implementasi di lapangan tetap harus diawasi secara ketat agar sesuai standar yang ditetapkan.
“Secara teori semuanya sudah memenuhi standar, tapi praktiknya yang perlu kita kawal bersama,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM dan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk menata kembali operasional dapur sesuai regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, standar dapur, pengolahan makanan, hingga kelengkapan sarana wajib dipenuhi sebelum dapur diizinkan beroperasi.
“Ini menyangkut makanan yang sangat sensitif. Harus higienis dan sehat. Kalau tidak sehat, dampaknya ke anak-anak. Sekarang masih banyak anak trauma dan takut karena lihat di sosial media bahwa makanan MBG itu beracun. Hal-hal yang bikin panik seperti ini harus kita hindari,” tegasnya.
Susana mengungkapkan, saat ini terdapat 28 dapur SPPG yang sudah berjalan di Kabupaten Sanggau. Namun, tujuh dapur lainnya masih disuspend karena belum memenuhi standar sarana dan kriteria yang ditetapkan.
“Hasil sidak kami, banyak dapur yang belum memenuhi standar luas, layout, kesehatan, LHS, dan IPAL. Termasuk peralatan masak dan ompreng yang perlu dicek kadar besinya. Keramik dapur juga harus putih bersih sesuai standar,” jelasnya.
Ia menambahkan, hampir 50 persen dapur sempat ditutup sementara dan kini tengah melakukan pembenahan agar sesuai standar BGN.
Sebagai Ketua Satgas Kabupaten Sanggau, Susana mengakui koordinasi dengan para pengelola dapur masih menjadi tantangan tersendiri, terutama karena sebagian besar pengelolanya merupakan kalangan muda.
“Rata-rata pengelolanya anak muda, komunikasinya agak sulit. Tapi kalau kita jemput bola, baru mereka sampaikan data. Saya terus kejar karena ini tanggung jawab kita,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak dapat lebih terbuka dalam menyampaikan data terbaru kepada satgas daerah, pemerintah provinsi, maupun pusat agar proses evaluasi dan sosialisasi standar pengelolaan dapur SPPG dan MBG dapat berjalan optimal.
Dari total 102 titik dapur yang diajukan di Kabupaten Sanggau, baru 10 titik yang berhasil terbangun. Sementara sekitar 90 titik lainnya masih belum terealisasi. Salah satu kendala utama, kata Susana, adalah belum jelasnya regulasi pelaksanaan sistem penyewaan dari pihak BGN.
“Percepatan ini penting, terutama untuk daerah 3T. Justru di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar yang paling membutuhkan. Kemarin kami sudah usulkan agar BGN membangun di daerah 3T, tapi antara teori dan praktik tidak semudah itu. Anggarannya dari pusat, kami hanya menyiapkan data melalui OPD,” jelasnya lagi.
Meski program MBG masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat serta ramai diperbincangkan di media sosial, Susana menilai program tersebut memiliki dampak ekonomi yang cukup positif apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik.
“Saya berharap Sanggau bisa menjadi percontohan pengelolaan MBG ke depan,” pungkasnya.[SK]
.jpeg){kind=spacer}
.jpeg){kind=spacer}
