Pontianak (Suara Sekadau) – Lembaga Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR) Borneo menyoroti dugaan kerusakan ekosistem gambut dan habitat orangutan yang disebut terjadi di wilayah konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.Lingkaran garis hitam: areal konsesi Mayawana Persada. SUARASEKADAU/SK
Direktur Eksekutif Link-AR Borneo, Ahmad Syukri atau yang akrab disapa Uki, menilai aktivitas kanalisasi atau pembangunan kanal di bagian selatan wilayah konsesi telah berdampak terhadap kondisi bentang alam gambut.
Menurutnya, keberadaan kanal menyebabkan air di kawasan gambut lebih cepat mengalir keluar sehingga kawasan tersebut menjadi lebih kering. Kondisi itu dinilai meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama ketika memasuki musim kemarau.
“Pemerintah tetap harus mengevaluasi dampak-dampak lingkungan yang terjadi, termasuk misalnya habitat orangutan yang dirusak. Kemudian ekosistem gambut yang mereka hancurkan, terutama di selatan konsesi kawasan Kayong Utara,” ujar Uki, Sabtu (22/8/2026).
Uki menjelaskan, gambut memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada kondisi kelembapan. Ketika air tanah cepat terkuras akibat kanal, lapisan gambut menjadi lebih mudah mengering dan berpotensi terbakar.
Menurut dia, risiko tersebut semakin besar ketika terjadi kondisi cuaca kering berkepanjangan. Dalam kondisi gambut yang kering, api dinilai lebih mudah menjalar dan proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit.
“Sekarang itu kan sudah dikanal-kanal sama mereka, itu membuat gambut kering dan sekarang berpotensi Karhutla. Kita juga telah menemukan ada banyak titik api di sana, kenyataannya perusahaan juga hampir kewalahan untuk memadamkan api tersebut,” jelasnya.
Link-AR Borneo juga menyebut telah menemukan sejumlah titik panas atau hotspot di dalam area konsesi. Temuan tersebut menjadi perhatian karena kawasan gambut yang telah mengalami pengeringan memiliki risiko kebakaran yang lebih tinggi.
Uki menilai persoalan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan munculnya titik api, tetapi juga perlu dilihat dari kondisi ekosistem dan tata kelola kawasan sebelum kebakaran terjadi.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, termasuk kondisi ekosistem gambut dan habitat orangutan yang berada di kawasan tersebut.
“Pemerintah harusnya mengerti dan menyadari bahwa sejatinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu akibat mereka memberikan izin pengrusakan ekosistem gambut yang sudah ada,” tegasnya.
Menurut Uki, keberadaan tutupan hutan pada ekosistem gambut memiliki peran penting dalam menjaga kelembapan kawasan. Sebaliknya, pengeringan gambut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran ketika api muncul di sekitar kawasan.
“Andaikan ekosistem gambut tetap ditutupi oleh tutupan hutan, ia akan tetap lembap di bawah dan tidak dibuat kanal. Mau api sebanyak apa pun melompat dari ladang masyarakat di luar konsesi, tidak akan terjadi kebakaran hebat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi gambut yang dinilai telah mengering dapat membuat api menyebar lebih luas dan sulit dikendalikan, terlebih ketika terjadi kondisi iklim kering.
“Sekarang gambutnya kering parah, api akan menyebar luas dan sangat sulit dipadamkan, ditambah situasi El Nino saat ini,” pungkas Uki.
Link-AR Borneo berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan ketika karhutla telah terjadi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas dan tata kelola kawasan gambut. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem gambut dan habitat satwa liar di Kayong Utara. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
