Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) percepatan operasional pelabuhan yang digelar pada Selasa (5/5/2026). Dalam forum itu, Krisantus menyoroti potensi kerugian fiskal yang dialami Kalimantan Barat akibat belum optimalnya fungsi pelabuhan tersebut.
Menurutnya, salah satu hambatan utama adalah belum memadainya akses menuju kawasan pelabuhan. Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera membuka akses jalan, baik melalui pembangunan jalan tol maupun jalur alternatif guna mengurai kendala logistik.
“Kita sudah rugi banyak. Pencatatan hasil alam justru terjadi di daerah lain seperti Jakarta, padahal sumber daya berasal dari Kalbar. Saya tidak terlalu mempersoalkan status jalannya, yang penting akses segera dibuka,” tegasnya.
Krisantus juga menekankan pentingnya mendorong operasional penuh pelabuhan sebagai langkah awal. Ia bahkan menilai potensi kemacetan sebagai indikator meningkatnya aktivitas ekonomi yang dapat memicu percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat.
“Kalau nanti macet, itu justru yang kita cari. Artinya ekonomi bergerak dan pusat akan terdorong untuk segera bertindak,” ujarnya.
Meski fokus pada pengembangan Terminal Kijing, ia mengingatkan agar operasional Pelabuhan Dwikora tetap dijaga. Hal ini mengingat kondisi Muara Kapuas yang dangkal berpotensi menghambat distribusi kebutuhan vital seperti BBM dan oksigen medis. Pemerintah Provinsi Kalbar pun membuka peluang kolaborasi dengan investor untuk pengerukan alur sungai.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan Bank Kalbar dalam ekosistem ekonomi pelabuhan guna memastikan perputaran keuangan tetap berada di daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak, Yanto, menegaskan komitmen percepatan operasional penuh Terminal Kijing sebagai simpul logistik strategis yang terintegrasi dan efisien.
“Pelabuhan Kijing bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Kalbar. Kita ingin arus barang lebih cepat, efisien, dan kompetitif,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari konektivitas jalan, kesiapan kawasan industri (hinterland), hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan. Integrasi tersebut diyakini mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekspor daerah.
Pelindo juga merencanakan pengembangan infrastruktur, seperti penambahan dermaga curah cair untuk komoditas CPO, pembangunan sistem conveyor terintegrasi, serta optimalisasi jaringan pipa guna meningkatkan efisiensi logistik.
Dalam kajian yang dipaparkan, sekitar 75 persen biaya logistik berada di sektor darat. Oleh karena itu, integrasi kawasan industri dengan pelabuhan menjadi kunci utama, dengan mengacu pada praktik terbaik dunia seperti Port of Rotterdam, Jurong Island, dan Port of Busan.
Selain itu, kebutuhan pembangunan akses jalan tol dinilai krusial untuk menghindari bottleneck seiring meningkatnya arus kendaraan logistik.
Forum diskusi ditutup dengan kesepakatan penyusunan Minutes of Meeting (MoM) sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, pemangku kepentingan, dan pelaku industri.
Dengan rencana pengembangan kawasan, termasuk pembangunan dua smelter tambahan oleh MIND ID, Terminal Kijing diproyeksikan menjadi hub logistik paling efisien di koridor ekonomi Kalimantan.[SK]
