Pontianak (Suara Sekadau) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif melalui penguatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 bertajuk “Manajemen Kualitas Pelayanan Publik” yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2026).
Sekda Kalbar Harisson. SUARASEKADAU/SK
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN Samarinda dalam upaya memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., didampingi Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan representasi nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Menurut Harisson, ukuran keberhasilan pemerintah saat ini tidak lagi hanya dilihat dari perencanaan di atas kertas, melainkan dari seberapa cepat, mudah, dan terjangkaunya pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Transformasi pelayanan publik di Kalbar terus kami perkuat melalui berbagai inovasi digital seperti POLISE (Portal Layanan Berbasis Web), pelayanan ramah kelompok rentan, aplikasi SEKAMPADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring), hingga pengembangan PEMANDU YANLIK untuk pemantauan dan evaluasi pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah agar tidak hanya berfokus memenuhi standar administratif, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan komitmen. Jangan hanya memenuhi standar administratif, tetapi hadirkan layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Dalam paparannya, Harisson turut menyoroti tantangan pelayanan publik di Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah mencapai 147.307 kilometer persegi atau sekitar 7,53 persen dari total wilayah Indonesia. Kondisi geografis berupa hutan, sungai, dan jauhnya jarak antarwilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan dasar.
Ia menggambarkan masih adanya tenaga pendidik maupun anak-anak sekolah di daerah pedalaman yang harus menyeberangi sungai hingga berjalan kaki sejak dini hari demi mendapatkan akses pendidikan.
“Kondisi geografis yang menantang tidak boleh menjadi alasan. Kita memerlukan strategi kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan dasar tersedia bagi seluruh masyarakat, serta memprioritaskan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi sebagai pembuka jalan bagi layanan berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusjar SKPP LAN Samarinda memberikan apresiasi terhadap konsistensi BPSDM Kalbar dalam menghadirkan ruang pembelajaran yang relevan dan aktual bagi ASN.
Menurutnya, program seperti KLIK x Mbak Kepo Belajar tidak hanya berdampak bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, tetapi juga berpotensi memberi manfaat secara nasional.
“Semangat yang ditunjukkan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat ini sangat luar biasa karena tidak hanya ditujukan untuk ASN di tingkat provinsi saja, namun diharapkan dapat berkembang dan memberikan dampak secara nasional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Bahkan, hampir seluruh wilayah di Kalimantan dinilai telah siap menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II secara mandiri.
“Setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Kalimantan Timur dan tahun lalu di Kalimantan Selatan, maka untuk tahun ini giliran Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang akan menyelenggarakannya. Saya sangat optimistis atas inovasi dan kesiapan ini,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menjelaskan bahwa webinar tersebut merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas aparatur.
Menurut Windy, pengembangan kompetensi ASN tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis. Karena itu, sinergi bersama LAN RI Samarinda dirancang untuk menjangkau ASN secara luas hingga tingkat nasional.
“Kegiatan ini adalah wujud sinergi antara BPSDM Kalbar dengan Pusjar SKPP LAN RI Samarinda yang kami dedikasikan untuk seluruh ASN, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga se-Indonesia. Kami ingin membangun branding pelayanan publik yang kuat melalui penguatan kapasitas SDM,” ujarnya.
Ia optimistis konsistensi menghadirkan ruang belajar seperti KLIK x Mbak Kepo Belajar akan berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya berpesan agar kita terus bersyukur dan selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Mari kita manfaatkan setiap sarana untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, agar keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan warga,” pungkas Windy.
Komitmen Pemprov Kalbar dalam mentransformasi pelayanan publik juga membuahkan berbagai capaian membanggakan. Pada tingkat regional, Kalbar berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama bidang Entrepreneur Government melalui inovasi Creative Financing, serta Terbaik Pertama kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026.
Selain itu, capaian pelayanan publik Kalbar menunjukkan tren positif dengan raihan Indeks Pelayanan Publik (IPP) kategori Sangat Baik (A) dengan nilai 4,71, Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 95,65 dengan predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi dan masuk tujuh besar nasional, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,38 kategori Sangat Baik, serta nilai Reformasi Birokrasi 86,79 kategori A yang menjadi tertinggi di Kalimantan.
Melalui webinar tersebut, diharapkan tercipta pertukaran pengetahuan dan inovasi yang mampu melahirkan pelayanan publik yang semakin adaptif, inklusif, serta berbasis pada kebutuhan masyarakat luas.[SK]
.jpeg){kind=spacer}
