Ketapang (Suara Sekadau) – Komunitas nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang sempat menjadi perhatian publik di wilayah tersebut.
Nelayan Muara Pawan Sebut Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran, Tapi Kuota Terbatas.SUARASEKADAU/SK
Para nelayan menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) selama ini berjalan dengan baik dan dinilai tepat sasaran. Namun, mereka mengakui kuota BBM yang tersedia saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh nelayan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Tempurukan, Kecamatan Muara Pawan, Jumat (8/5/2026) siang.
Salah seorang nelayan Desa Tempurukan, Indi, mengatakan bahwa pelayanan maupun proses distribusi BBM subsidi sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Akan tetapi, keterbatasan kuota membuat sebagian nelayan belum mendapatkan pasokan BBM sesuai kebutuhan operasional melaut.
“Kalau untuk kami, BBM subsidi di sini tidak langka, pelayanan juga tidak ada masalah. Tapi kami memang merasa kekurangan, karena masih ada nelayan yang belum mendapatkan BBM akibat kuotanya terbatas,” ujar Indi.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kelangkaan stok BBM, melainkan bertambahnya jumlah nelayan dan kapal baru yang tidak diimbangi dengan peningkatan alokasi kuota dari pemerintah. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas melaut sebagian nelayan yang belum dapat berjalan optimal.
Hal senada disampaikan nelayan lainnya, Aris, yang menilai penyaluran BBM subsidi di wilayah mereka selama ini sudah sesuai sasaran.
“Terkait isu kelangkaan, kami selaku nelayan di sini tidak mempermasalahkan penyalurannya karena sudah tepat sasaran,” tegas Aris.
Para nelayan berharap pihak terkait, khususnya PT Pertamina (Persero) bersama pengelola SPBUN, dapat memberikan solusi konkret melalui penambahan kuota BBM subsidi serta evaluasi wilayah distribusi agar kebutuhan nelayan lokal dapat lebih terpenuhi.
Indi juga mengusulkan agar SPBUN Tempurukan memprioritaskan kebutuhan nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri sebelum menyalurkan BBM ke wilayah lain seperti Desa Sukabangun.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada pihak SPBUN. Namun alasannya memang belum ada penambahan kuota dari pusat. Kuota yang ada saat ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena harus menyesuaikan dengan jatah nelayan yang telah memegang rekomendasi,” tambahnya.
Selain memberikan klarifikasi terkait distribusi BBM subsidi, komunitas nelayan Tempurukan dan Sungai Awan Kiri juga membacakan lima poin pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif di Kabupaten Ketapang.
Adapun pernyataan tersebut meliputi penolakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi untuk nelayan kecil, dukungan terhadap penyaluran BBM yang transparan dan tepat sasaran, ajakan kepada nelayan agar menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasional, dukungan terhadap pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum, serta harapan adanya pengawasan ketat agar hak nelayan kecil terpenuhi secara adil dan merata.
“Pernyataan sikap ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga kesejahteraan nelayan sekaligus memastikan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Ketapang,” tutup perwakilan komunitas nelayan.[SK]
.jpeg){kind=spacer}
