HMI Kalbar Gelar Aksi di Pontianak, Desak Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Korupsi

HMI Kalbar lakukan unjuk rasa di Polda Kalbar pada Jumat (03/10/2025).SUARASEKADAU/SK

Pontianak (Suara Sekadau) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di Pontianak pada Jumat (3/10/2025) untuk menyuarakan keprihatinan atas maraknya kasus korupsi di wilayah Kalbar. Massa mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan berbagai perkara yang hingga kini masih menggantung.

Andre Sarkasi, fungsionaris Badko HMI Kalbar, menegaskan bahwa korupsi di Kalbar masih merajalela dan menggerogoti kepercayaan publik.

“Keprihatinan mendalam atas masih maraknya korupsi di wilayah kita, yang terus merongrong pembangunan, transparansi, dan kepercayaan publik,” ujarnya dalam orasi.

Andre menilai, lambannya penyelesaian kasus korupsi mencerminkan lemahnya penegakan hukum di daerah.

“Kasus korupsi yang belum diselesaikan menunjukkan kelemahan sistem penegakan hukum, serta kurangnya kecepatan dan konsistensi dalam memproses pelaku, tak peduli status atau kedudukannya,” tegasnya.

Dalam aksinya, HMI Kalbar menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Aparat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh kasus yang masih menggantung tanpa pandang bulu.

2. Memberikan kejelasan publik terkait perkembangan kasus, mulai dari identitas tersangka hingga tahapan hukum.

3. Menegakkan efek jera melalui vonis yang setimpal agar korupsi tidak dianggap sekadar risiko yang bisa dinegosiasikan.

4. Memastikan tidak ada lagi kasus yang dibiarkan tertahan karena alasan administratif, keterbatasan anggaran, atau intervensi politik.

Salah satu kasus yang disoroti yakni dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah yang ditaksir merugikan negara hingga Rp40 miliar.

Andre mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi Kalbar, KPK, Polri, hingga DPRD untuk segera bertindak nyata.

“Kami mendesak agar seluruh elemen bergerak cepat dan menjunjung tinggi komitmen terhadap keadilan. Jangan biarkan kasus-kasus ini hanya menjadi catatan tanpa penyelesaian yang nyata,” pungkasnya.[SK]