 |
| Prakiraan Cuaca BMKG. SUARASEKADAU/SK |
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (6/10/2026).
Norsan mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh unsur pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah bencana yang perlu diantisipasi selama musim penghujan meliputi banjir, banjir rob, banjir genangan, angin puting beliung, hingga tanah longsor atau tanah bergerak. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD, terdapat 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan di Kalimantan Barat yang berpotensi rawan banjir.
Kapuas Hulu tercatat sebagai daerah dengan jumlah desa/kelurahan rawan banjir terbanyak, yakni 104 desa/kelurahan. Selanjutnya Landak 82, Melawi 80, Sanggau 59, Bengkayang 45, Sintang 39, Sekadau 36, Mempawah 33, Ketapang 26, Kayong Utara 21, Kubu Raya 18, Kota Singkawang 7, Sambas 6, dan Kota Pontianak 3 kelurahan.
“Saya minta Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota memahami betul titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, karakteristik banjir di Kalimantan Barat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kerusakan lingkungan, tingginya intensitas curah hujan, rendahnya kapasitas drainase dan aliran akibat penyempitan serta pendangkalan, kondisi topografi, hingga pengaruh pasang laut.
Dampak banjir, lanjutnya, tidak hanya dilihat dari luas, kedalaman, dan lamanya genangan. Kerugian masyarakat juga harus menjadi perhatian, mulai dari kerusakan lahan pertanian dan tambak, infrastruktur, terganggunya transportasi, hingga potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Belajar dari Bencana 2025
Norsan meminta seluruh pihak mengambil pelajaran dari kejadian bencana yang terjadi pada 2025. Berdasarkan data BPBD hingga 9 Desember 2025, tercatat 30 kejadian bencana di Kalimantan Barat dan seluruhnya merupakan banjir.
Bencana tersebut berdampak terhadap 450.386 jiwa, menyebabkan 6.654 jiwa mengungsi dan dua orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 73.350 unit rumah terdampak banjir.
Dari jumlah rumah terdampak tersebut, 89 rumah mengalami rusak ringan, dua rusak sedang, dan lima rusak berat. Lima jembatan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan,” tegas Norsan.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan seluruh langkah antisipasi berjalan. Perangkat daerah di tingkat provinsi juga diminta menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penanganan bencana.
Table Top Exercise juga diminta dilaksanakan sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Pemprov Kalbar juga akan menghimpun relawan dan berbagai dukungan lainnya untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat provinsi.
Kepada para bupati dan wali kota, Norsan meminta enam langkah utama dilakukan. Pertama, menyosialisasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat. Kedua, memastikan tempat evakuasi akhir siap digunakan.
Ketiga, memastikan camat, lurah, dan kepala desa melakukan kesiapsiagaan. Keempat, menyiapkan sumber daya pada masing-masing perangkat daerah. Kelima, mengaktifkan Pusdalops BPBD apabila telah tersedia. Keenam, melaksanakan simulasi pertolongan sesuai rencana kontingensi.
Sementara itu, camat, kepala desa, dan lurah diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan tempat evakuasi sementara di wilayah rawan. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman mengenai langkah yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” katanya.
Norsan menegaskan, penanggulangan banjir tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD. Penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Sejumlah langkah yang perlu dilakukan antara lain pembangunan atau normalisasi waduk dan bendungan, pembangunan kanal, normalisasi saluran, serta konservasi tanah dan air di wilayah hulu sungai.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga perlu memperkuat sistem prakiraan dan peringatan dini, penyuluhan serta pendidikan kepada masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tata ruang serta pola pemanfaatan dataran banjir dan daerah aliran sungai (DAS) hulu juga perlu diperkuat.
Menurut Norsan, bencana memang tidak sepenuhnya dapat dicegah. Namun, korban dan kerugian dapat diminimalkan apabila kesiapsiagaan dilakukan secara matang dan terkoordinasi.
Ia meminta seluruh arahan hasil rapat koordinasi segera ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan dilaporkan perkembangannya.
“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Kalimantan Barat Erika Mardiyanti mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah selama musim penghujan.
Erika menekankan pentingnya pemerintah daerah memahami kondisi cuaca dan dinamika atmosfer yang berkembang, terutama potensi hujan berintensitas tinggi yang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat. Karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat diminta mencermati informasi prakiraan serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG secara berkala.
“Yang paling penting adalah bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Erika, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Dengan mengetahui potensi cuaca sejak dini, pemerintah daerah dapat menyiapkan personel, peralatan, lokasi evakuasi, serta memastikan jalur komunikasi kebencanaan berjalan dengan baik.
BMKG Kalbar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar informasi prakiraan dan peringatan dini dapat diteruskan secara cepat hingga ke masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan banjir, tanah longsor, maupun angin kencang.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun kesamaan langkah antara BMKG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan 2026/2027,” tutupnya.
Rakor tersebut dihadiri pejabat yang mewakili bupati/wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar, Kepala BMKG Kalbar, serta kepala BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.[SK]
