Pontianak (Suara Sekadau) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Disaster Action Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026). SUARASEKADAU/SK
Usulan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Disaster Action Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9/2026).
Rakor tersebut membahas evaluasi perkembangan pembangunan perumahan sekaligus berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam kesempatan itu, kondisi bencana karhutla di Kalbar turut menjadi perhatian karena berdampak terhadap masyarakat maupun kelancaran distribusi material pembangunan.
Ria Norsan mengusulkan agar program BSPS dapat dimanfaatkan untuk membantu warga yang kehilangan rumah akibat karhutla. Dengan demikian, masyarakat terdampak diharapkan dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak setelah rumah mereka terbakar.
Dalam rakor tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program pembangunan rumah di Kalbar mengalami peningkatan signifikan pada 2026.
“Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia,” kata Maruarar.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan satuan kerja, sebanyak 8.825 unit rumah telah menyelesaikan proses pencairan dana. Sementara secara nasional, progres fisik pembangunan yang telah mencapai 100 persen tercatat sebanyak 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen.
Meski demikian, percepatan pembangunan perumahan di Kalbar masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya kondisi geografis dan bencana karhutla yang berdampak langsung terhadap distribusi material bangunan.
“Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan,” ujar Maruarar.
Menurutnya, distribusi material yang sebelumnya dapat dilakukan melalui jalur sungai kini mengalami hambatan akibat kondisi yang terjadi. Pengiriman pun harus dialihkan melalui jalur darat yang membutuhkan tambahan waktu dan biaya.
Kendati menghadapi tantangan geografis, cuaca, hingga situasi bencana, Maruarar mengapresiasi jajaran balai, satuan kerja, serta pemerintah daerah yang tetap berupaya mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
“Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan,” katanya.
Melalui rakor tersebut, Kementerian PKP mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program perumahan tetap berjalan sesuai sasaran, memenuhi standar mutu, dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Usulan pembangunan kembali rumah warga korban karhutla melalui BSPS diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu masyarakat terdampak sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Kalimantan Barat. [SK]
