Pontianak (Suara Sekadau) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan dukungan anggaran hingga Rp60 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalbar.Gubernur Kalbar Ria Norsan saat di lokasi Karhutla. SUARASEKADAU/SK
Anggaran tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD 2026, masing-masing Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dan Rp40 miliar dari bantuan Pemerintah Pusat.
Dukungan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla secara cepat, terpadu dan berkelanjutan. Penggunaannya tidak hanya difokuskan pada operasi pemadaman, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan masyarakat serta pemulihan lingkungan di wilayah yang terdampak.
Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp40 miliar diberikan untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Penggunaannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026 tentang penggunaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dalam rangka penanganan karhutla.
Berdasarkan ketentuan tersebut, bantuan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasi di lapangan, mulai dari pemadaman darat, metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar, logistik, makanan dan minuman bagi personel, operasional posko, distribusi bantuan hingga evakuasi masyarakat.
Dukungan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
Dalam memperkuat kemampuan pemadaman, anggaran dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, seperti alat pelindung diri (APD), pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, pembangunan sumur bor, kendaraan taktis pemadaman, motor trail hingga penyewaan ekskavator.
Sementara di sektor kesehatan, bantuan dapat dimanfaatkan untuk penyediaan layanan medis, masker, vitamin atau obat-obatan serta oksigen portabel bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Dukungan anggaran tersebut juga dapat diberikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal, baik dalam menghadapi kebakaran yang masih terjadi maupun memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
Upaya penanganan juga diharapkan berjalan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, MPA, relawan serta unsur terkait lainnya sehingga dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan. [SK]
