Ria Norsan Tegaskan Dukungan Pemprov Kalbar Terhadap Program MBG

Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Gubernur Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. SUARASEKADAU/SK

Pontianak (Suara Sekadau) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar program tersebut berjalan efektif, aman, tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia.

Rakorsus digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Ria Norsan mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dalam kegiatan itu, Ria Norsan didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, serta jajaran instansi terkait.

Rapat tersebut membahas penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan MBG, termasuk percepatan proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG. Dukungan tersebut mencakup percepatan perizinan, penguatan pengawasan, serta koordinasi lintas perangkat daerah agar program dapat dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan aspek kesehatan dan pemenuhan SLHS, sementara Dinas Pendidikan turut mendukung pengawasan pelaksanaan program serta pendataan anak yang menjadi penerima manfaat.

Menurut Tito, keberadaan Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai indikator pembangunan. Program tersebut diharapkan turut membantu menekan angka stunting dan kemiskinan serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.

Di sisi lain, optimalisasi MBG juga dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Penyelenggaraan program berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi pangan dan menggerakkan rantai pasok lokal yang melibatkan petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha pangan.

Penyerapan bahan pangan dari daerah melalui program tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di daerah.

Kepala BGN Sudaryono menekankan bahwa keberhasilan program membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga orang tua siswa. Edukasi mengenai pentingnya gizi juga perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan MBG.

BGN juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola program, khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.

Dalam rakor tersebut, BGN turut meluncurkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait pelaksanaan program.

Penguatan ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan data kependudukan dalam memastikan penerima manfaat MBG sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program MBG sendiri telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Ria Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Kalbar. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar program dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Ia menambahkan, pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat harus didukung dengan pengawasan yang konsisten, koordinasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, program diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak dan masyarakat, tetapi juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia, menggerakkan perekonomian lokal, memperluas penyerapan produk pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. [SK]