Pontianak (Suara Sekadau) – Ekspor komoditas alumina hydroxide dan alumina oxide asal Kalimantan Barat kembali berjalan setelah pemerintah menyelesaikan hambatan administratif yang sempat menahan proses pengiriman mineral. Pelepasan ekspor dilakukan di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan pelepasan ekspor komoditas alumina hydroxide dan alumina oxide oleh Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Pontianak pada Jum’at (7/8/2026). SUARASEKADAU/SK
Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah telah menyamakan pemahaman antarinstansi terkait pelaksanaan aturan ekspor mineral selama masa transisi regulasi.
“Kesepahaman ini hasil koordinasi KSP pada tanggal 27 Juli 2026 dan rapat teknis lintas instansi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 31 Juli 2026 agar surveyor, Bea Cukai, serta kementerian dan lembaga memiliki pedoman yang sama pada masa transisi sambil menunggu penyempurnaan regulasi instansi,” katanya.
Menurut Dudung, hasil koordinasi tersebut telah memberikan kepastian terhadap proses ekspor yang sebelumnya tertunda. PT Sucofindo kini telah memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertahan.
“Lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton komoditas mineral dengan nilai sekitar 124 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2,2 triliun,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekitar 80 ribu ton komoditas lainnya masih dalam proses penyelesaian oleh PT Sucofindo. Dengan demikian, total volume komoditas yang terdampak penundaan mencapai sekitar 471 ribu ton.
Dudung menyebut pelepasan ekspor PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) menjadi bukti bahwa koordinasi pemerintah mampu mengatasi hambatan ekspor sekaligus menjaga keberlangsungan industri.
“Kembali berjalannya ekspor menjaga keberlanjutan produksi serta lapangan kerja. Pada dua perusahaan alumina yang terkait saja, ribuan tenaga kerja langsung ikut terselamatkan. Belum termasuk pekerja tambang, pengangkutan, pergudangan, pelabuhan, pelayaran, dan usaha pendukung lainnya,” katanya.
Ia menegaskan penyelesaian hambatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar setiap persoalan yang menghambat kegiatan ekonomi dapat diselesaikan secara cepat, konkret, dan tetap berdasarkan ketentuan hukum.
“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar setiap hambatan kegiatan ekonomi diselesaikan secara cepat, konkret, dan tepat berdasarkan hukum sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kegiatan ekspor alumina dari Kalbar sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Namun, aktivitas tersebut sempat terganggu akibat persoalan administrasi.
“Sebenarnya bukan masalah ekspor. Pertama, sudah lama ekspornya. Cuma kemarin sempat ada masalah. Alhamdulillah, hal itu sudah diinisiasi sehingga sekarang ekspornya kembali dibuka,” katanya.
Menurut Krisantus, kembali berjalannya ekspor harus diikuti dengan percepatan penyelesaian persoalan infrastruktur, khususnya pendangkalan Sungai Kapuas yang menjadi jalur pelayaran menuju Pelabuhan Dwikora.
“Hari ini kita ekspor, tetapi Sungai Kapuas dangkal. Sehingga ini perlu juga kita carikan solusi sesegera mungkin. Memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas juga bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat agar Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah dapat segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional.
“Saya juga minta kepada Kepala Staf Kepresidenan, mohon bantuannya agar Pelabuhan Kijing juga segera operasional penuh, 100 persen sebagai pelabuhan internasional,” katanya.
Krisantus berharap aktivitas ekspor Kalimantan Barat ke depan dapat semakin banyak dialihkan melalui Pelabuhan Kijing karena pelabuhan tersebut dinilai tidak menghadapi kendala kedalaman alur seperti jalur pelayaran menuju Pelabuhan Dwikora.
Selain persoalan infrastruktur, Krisantus juga menyoroti perlunya regulasi yang mengatur kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara maupun daerah.
“Harus ada regulasi yang mengatur tentang pertambangan emas dan pasir di Provinsi Kalimantan Barat sehingga ada kontribusi terhadap APBN maupun PAD,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Komersial Pelindo, Farid Padang, mengatakan ekspor alumina melalui Pelabuhan Dwikora selama ini telah berlangsung secara rutin dengan volume sekitar 1.000 boks kontainer setiap bulan.
Komoditas tersebut dikirim ke sejumlah negara tujuan, di antaranya Jepang, Korea, China, dan India.
“Tujuannya Jepang, Korea, China, dan India. Memang kemarin kita sedikit bermasalah karena aturan. Alhamdulillah, dengan datangnya Pak Dudung, persoalan itu bisa dipecahkan sehingga ekspor bisa langsung dari sini,” katanya.
Farid mengatakan Pelindo bersama Pemerintah Provinsi Kalbar akan berupaya menjaga kedalaman alur pelayaran Sungai Kapuas agar kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Dwikora tetap berjalan lancar.
“Insyaallah kita akan usahakan pengerukan sehingga kedalaman tetap terjaga. Jangan sampai ada kendala akibat pendangkalan di Pontianak,” ujarnya.
Di sisi lain, Pelindo tengah menyiapkan peningkatan aktivitas di Pelabuhan Kijing. Peralatan bongkar muat tambahan akan didatangkan dari Medan dan ditargetkan mulai tersedia bulan depan.
“Bulan depan alat datang dari Medan. Dua RTG dan dua QC akan siap di sana. Secara bertahap sebagian pelayanan akan dipindahkan ke Kijing,” katanya.
Farid menambahkan, pada bulan depan juga direncanakan kedatangan kapal langsung dari China yang akan melakukan kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Kijing.
“Bulan depan kita juga melakukan direct call kapal dari China yang langsung membawa muatan ke China melalui Kijing,” ujarnya.
Kembali normalnya ekspor alumina sekaligus rencana peningkatan aktivitas Pelabuhan Kijing menjadi momentum bagi Kalimantan Barat untuk memperkuat jalur perdagangan internasional. Pemerintah daerah berharap optimalisasi infrastruktur pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, menjaga keberlanjutan industri, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kalbar. [SK]
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
