Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penguatan sektor peternakan, tata niaga hasil ternak, sinkronisasi kebijakan investasi, hingga upaya memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Krisantus mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan ternak, terutama babi, sapi, dan kambing. Hingga saat ini, sebagian kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari pasokan luar daerah.
“Kita harus mampu memperkuat produksi ternak daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari Kalimantan Barat sendiri. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Menurut Krisantus, pembangunan sektor peternakan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pembinaan yang berkelanjutan kepada peternak, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, akses permodalan yang lebih mudah, serta sistem tata niaga yang mampu memberikan keuntungan yang adil bagi peternak.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun strategi yang komprehensif agar sektor peternakan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat.
Selain peningkatan produksi, Krisantus juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antardaerah dalam distribusi dan perdagangan ternak. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendukung seperti karantina hewan menjadi kebutuhan penting guna menjamin kesehatan dan kualitas ternak sebelum dipasarkan.
“Kita harus menyiapkan sistem yang baik mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Dengan begitu, peternak memperoleh keuntungan yang layak dan masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus turut menyoroti peran strategis Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang kini telah beroperasi sebagai pelabuhan internasional. Ia menilai keberadaan pelabuhan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekspor berbagai komoditas unggulan daerah, termasuk produk peternakan.
Menurutnya, konektivitas logistik yang semakin baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing produk Kalimantan Barat di pasar nasional maupun internasional.
Di sisi lain, Wakil Gubernur juga mengingatkan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Ia menilai masih banyak potensi pendapatan yang dapat dimaksimalkan melalui tata kelola yang lebih baik serta sinergi antarinstansi.
Tak hanya itu, Krisantus juga menyoroti pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia mengajak dunia usaha untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri daerah yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Barat memiliki potensi yang besar. Mereka harus diberi ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Krisantus berharap Rapat Kerja BP-ABI dan Sosialisasi IP4KB dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, aplikatif, dan mampu mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Kami berharap hasil rapat kerja ini dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi langkah bersama dalam membangun sektor peternakan yang lebih maju, mandiri, berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.
Usai menyampaikan sambutan, Krisantus secara resmi membuka Rapat Kerja BP-ABI dan Sosialisasi IP4KB bersama Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong kemajuan peternakan, investasi, dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta para petani dan peternak, Kalimantan Barat optimistis mampu mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika pembangunan nasional. [SK]
