Ria Norsan Minta Percepatan Realisasi APBD, Tekankan Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Coffee Morning bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Jumat (3/7/2026).SUARASEKADAU/SK

Pontianak (Suara Sekadau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Coffee Morning bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Jumat (3/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap capaian realisasi APBD sekaligus membahas efektivitas pelaksanaan program pembangunan, percepatan kinerja perangkat daerah, serta penguatan sinergi lintas sektor guna mewujudkan target pembangunan Kalimantan Barat periode 2025–2029.

Dalam arahannya, Ria Norsan mengingatkan bahwa setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, yakni "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan."

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari tingginya serapan anggaran, tetapi lebih penting lagi adalah sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Setiap program harus memberikan dampak yang nyata. Anggaran yang terserap dengan baik harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Ria Norsan.

Gubernur meminta seluruh pimpinan OPD segera mengidentifikasi berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan program, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Ia menekankan bahwa percepatan realisasi APBD harus dilakukan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain mendorong percepatan serapan anggaran, Ria Norsan juga mengingatkan pentingnya menghapus ego sektoral di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila seluruh perangkat daerah mampu membangun koordinasi dan kolaborasi yang kuat.

Ia menilai setiap OPD harus saling mendukung dalam menyusun maupun melaksanakan program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan terintegrasi oleh masyarakat.

"Pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor yang solid. Tidak ada lagi ruang untuk bekerja sendiri-sendiri. Semua harus bergerak bersama demi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09 dan masuk kategori tinggi, ia menilai berbagai inovasi masih perlu dilakukan agar kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata hingga ke pelosok daerah.

Tak hanya itu, Ria Norsan turut mendorong transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar semakin profesional, inovatif, responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil (outcome based). Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur serta memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Mengakhiri arahannya, Ria Norsan mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan momentum memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program prioritas yang telah direncanakan.

"Mari kita tancap gas. Pastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kita optimistis visi pembangunan Kalimantan Barat dapat terwujud," pungkasnya.

Melalui evaluasi berkala, percepatan realisasi APBD, serta penguatan kolaborasi antarperangkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.[SK]