![]() |
| Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.,Tegaskan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Transparan, Profesional, dan Bebas Penyimpangan. SUARASEKADAU/SK |
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (19/11/2026).
Krisantus mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Sebab, kualitas proses pengadaan sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan program, mutu pekerjaan, hingga manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik geografis dan kondisi masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pengadaan yang kuat, didukung sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah memantau dan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, seluruh tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai pemerintah, kita harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru menimbulkan persoalan karena tidak mengikuti aturan. Saya ingin seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Krisantus juga mengingatkan seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan agar senantiasa menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan, setiap tahapan pekerjaan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari praktik penyimpangan yang berpotensi berujung pada persoalan hukum.
“Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Saya ingin kita semua bekerja dengan tenang dan selamat,” tuturnya.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memberikan perlindungan dan pendampingan kepada aparatur yang menjalankan tugas secara benar sesuai aturan.
“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Krisantus menekankan bahwa keberhasilan pengadaan tidak boleh hanya diukur dari kelengkapan dokumen administrasi. Hal terpenting adalah memastikan setiap proses menghasilkan pekerjaan berkualitas, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan optimal, mulai dari perencanaan, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, pemilihan penyedia hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.
“Jangan hanya mengejar kelengkapan dokumen. Yang paling penting adalah bagaimana pengadaan itu dilaksanakan dengan benar, hasil pekerjaannya berkualitas, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyoroti pentingnya percepatan proses pengadaan agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Menurutnya, keterlambatan pengadaan dapat mempersempit waktu pengerjaan dan berisiko memengaruhi kualitas pekerjaan maupun penyelesaian administrasi anggaran.
“Kalau bisa, pekerjaan dimulai lebih awal. Jangan menunggu sampai mendekati akhir tahun. Semakin cepat proses pengadaan dilaksanakan, semakin panjang waktu yang dimiliki penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita tidak ingin pekerjaan dikejar-kejar waktu hanya karena proses pengadaannya terlambat,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, ia meminta adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara perangkat daerah pelaksana kegiatan dengan perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
“Harus ada kesepahaman dan koordinasi yang baik. Jangan sampai karena keterlambatan koordinasi, pekerjaan tidak selesai dan akhirnya menjadi tunda bayar,” tambahnya.
Selain itu, Krisantus mendorong UKPBJ agar semakin aktif menjalankan perannya sebagai pusat keunggulan pengadaan atau Center of Excellence. UKPBJ diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga menjadi pusat konsultasi, pendampingan, dan pembinaan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan juga menjadi perhatian agar aparatur mampu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pengadaan pemerintah.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, LKPP telah menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai salah satu indikator meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2029.
“UKPBJ harus menjadi tempat bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan. Apabila ditemukan kelemahan dalam proses pengadaan, segera berikan rekomendasi perbaikan. Jangan menunggu sampai muncul persoalan,” tutupnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sinergi seluruh UKPBJ di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin kuat. Dengan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, setiap anggaran pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.[SK]
.jpeg)