|

Wagub Krisantus Buka Rakor IDI Kalbar, Tekankan Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik

 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan kualitas demokrasi melalui keterbukaan pemerintahan, partisipasi publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat. SUARASEKADAU/SK
Pontianak (Suara Sekadau) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan kualitas demokrasi melalui keterbukaan pemerintahan, partisipasi publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Lotus Hotel Novotel Pontianak, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Krisantus mengatakan demokrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga dari jaminan kebebasan masyarakat, ruang partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Ia menjelaskan, Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengukur perkembangan kualitas demokrasi sekaligus bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ungkapnya.

Krisantus juga menekankan perlunya sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi hingga unsur masyarakat sipil, guna mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarpihak, khususnya dalam proses pengumpulan serta pengolahan data IDI. Dengan demikian, hasil pengukuran yang diperoleh dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi demokrasi di Kalimantan Barat.

“Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan partisipatif, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Usai membuka kegiatan, Krisantus kembali menegaskan kepada awak media bahwa kualitas demokrasi harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya dinilai dari suksesnya penyelenggaraan pemilu, tetapi juga harus tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tengah kehidupan masyarakat.

Ia berharap hasil pengukuran IDI dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu dibenahi. Dengan begitu, upaya peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat dapat dilakukan secara berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang semakin terbuka, partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.[SK]

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini

 
Play