 |
| Pembacaan putusan perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Terdakwa Eka. Senin (2/11/2026).SUARASEKADAU/SK |
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 129/Pid.B/2026/PN Ptk. Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik karena melibatkan dua pelaku usaha yang dikenal melalui merek MeBu dan LapisPontianak.
Perkara bermula ketika Melati menjalin kerja sama bisnis dengan Eka Agustini. Namun, hubungan kerja sama tersebut kemudian berujung pada persoalan hukum hingga akhirnya diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak.
Menanggapi putusan tersebut, Melati menyatakan menghormati proses hukum yang telah berjalan. Ia berharap perkara ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pelaku UMKM agar lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan kerja sama bisnis.
Melati mengaku perjalanan menghadapi perkara tersebut bukanlah hal yang mudah. Ia menyebut terdapat berbagai tantangan, tekanan, hingga dugaan upaya intimidasi selama proses hukum berlangsung.
Meski demikian, ia mengaku memilih tetap tenang dan mengikuti seluruh tahapan hukum dengan mengandalkan bukti-bukti yang dimiliki.
“Terkait putusan 1 tahun 5 bulan penjara ini, kami menghormati proses hukum yang berjalan. Meskipun dalam perjalanannya tidak dipungkiri ada berbagai tantangan, tekanan, maupun upaya-upaya intimidasi yang mencoba melemahkan kami, kami memilih untuk tetap tenang dan berjalan lurus di atas kebenaran,” kata Melati, Kamis (5/11/2026).
Menurut Melati, putusan tersebut mungkin belum sepenuhnya menggambarkan seluruh kerugian yang dirasakannya. Namun, ia menilai proses persidangan telah memberikan ruang untuk memperjuangkan keadilan.
“Vonis tersebut mungkin terasa belum sepenuhnya mencakup seluruh kerugian yang kami rasakan, tapi setidaknya proses ini membuktikan bahwa hukum tetap bisa berpihak kepada kebenaran,” tuturnya.
Melati Ingatkan UMKM Lebih Berhati-hati dalam Kerja Sama
Melalui perkara yang dihadapinya, Melati mengingatkan para pelaku UMKM agar lebih teliti sebelum menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap kesepakatan, transaksi, dan komunikasi bisnis tercatat secara jelas serta didukung dokumentasi yang memadai.
Menurutnya, bukti tertulis dan administrasi yang lengkap dapat menjadi hal penting apabila di kemudian hari muncul perselisihan atau persoalan hukum.
Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak mudah menerima tawaran kerja sama tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kejelasan administrasi dan informasi pihak yang terlibat.
“Jangan pernah mudah terbujuk rayu atau percaya begitu saja tanpa kejelasan administrasi. Pesan saya untuk para UMKM di luar sana: jangan takut dan jangan ragu untuk bersuara (speak up) serta mengambil langkah hukum,” tegasnya.
Melati menambahkan, pelaku UMKM memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan dalam menjalankan usaha.
Pentingnya Dokumentasi dalam Transaksi Bisnis
Melati juga menyoroti pengalamannya menghadapi dugaan praktik penipuan yang berkedok kerja sama bisnis. Menurut keterangannya, dalam perkara tersebut terdapat sejumlah hal yang dipersoalkan, mulai dari klaim kepemilikan aset, transaksi awal, hingga penggunaan dokumen dan data survei yang disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mengatakan kelengkapan catatan transaksi dan bukti dokumentasi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara di persidangan.
“Dari perjalanan kasus ini, kami belajar banyak bahwa penipuan berkedok kerja sama bisnis sering kali dikemas sangat rapi. Namun, seluruh tipu muslihat tersebut akhirnya dapat diuji dan dibuktikan secara objektif di persidangan berkat kelengkapan catatan serta bukti yang kami miliki,” ungkapnya.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi pengingat bagi pelaku UMKM lainnya untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan bisnis, melakukan pemeriksaan administrasi, serta menyimpan seluruh bukti transaksi.
“Kasus ini semoga menjadi pembelajaran penting bagi kita semua untuk selalu teliti dan berani bersuara (speak up) ketika dirugikan. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan membuat kita diam, karena UMKM pun berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil,” pungkas Melati. [SK]
