![]() |
| Masyarakat yang mendatangi/menjemput sejumlah oknum Bea Cukai yang terlibat keributan dengan masyarakat di PLBN Aruk beberapa waktu lalu. Rabu (4/11/2026). SUARASEKADAU/SK |
Dalam peristiwa tersebut, lima anggota Bea Cukai dilaporkan sempat disandera oleh sejumlah masyarakat dan dibawa ke Kabupaten Bengkayang.
Belum adanya keterangan resmi mengenai kronologi kejadian maupun akar persoalan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang beredar menyebutkan keributan tersebut diduga berkaitan dengan pelintasan sejumlah emas ilegal yang disinyalir merupakan hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Karena itu, informasi tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Saat dikonfirmasi, Humas Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar), Tommy Pramugia, mengatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Bea Cukai Sintete terkait peristiwa tersebut.
“Saya juga masih menunggu rilis resmi dari BC Sintete,” kata Tommy, Minggu (8/11/2026).
Selain dugaan terkait pelintasan emas ilegal, beredar pula informasi bahwa lima anggota Bea Cukai tersebut telah dikenakan sanksi adat oleh masyarakat setempat. Meski demikian, kabar tersebut juga belum memperoleh kepastian maupun konfirmasi resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalbagbar.
Belum jelasnya kronologi kejadian turut menjadi perhatian masyarakat, terutama karena penutupan sementara PLBN Aruk berdampak terhadap aktivitas perlintasan di kawasan perbatasan.
Dampak tersebut dirasakan warga yang hendak melintas, termasuk masyarakat yang membutuhkan akses untuk mendapatkan pelayanan pengobatan.
Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari pihak Bea Cukai maupun instansi terkait mengenai duduk perkara kejadian tersebut, termasuk kepastian penanganan terhadap lima anggota Bea Cukai yang terlibat dalam insiden itu.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Bea Cukai Kalbagbar mengenai penyebab keributan, kronologi penyanderaan, maupun kabar sanksi adat yang beredar.[SK]
