|

Polda Kalbar Gagalkan TPPO Modus Pengantin Pesanan ke China, Dua Perempuan Jadi Tersangka

 

Potret tersangka TPPO dan perekrutan CPMI yang diamankan Polda Kalbar saat konferensi pers, Senin (9/11/2026).SUARASEKADAU/SK
Pontianak (Suara Sekadau) – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalimantan Barat menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan ke China. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua perempuan berinisial L dan LKS sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi mengenai rencana pemberangkatan seorang perempuan ke China untuk dinikahkan dengan warga negara asing (WNA) asal negara tersebut.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar, Kombes Pol Rusdiani, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu (21/10/2026). Saat itu, korban bersama orang tuanya diketahui menginap di Hotel Home Inn, Jalan Hijas Gajahmada, Pontianak, sebelum dijadwalkan berangkat ke China pada keesokan harinya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang diduga membawa korban menuju Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kemudian membawa korban ke Mapolda Kalbar untuk dimintai keterangan dan menjalani proses penanganan lebih lanjut.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi mengamankan dua perempuan yang diduga berperan sebagai makcomblang dalam praktik pengantin pesanan tersebut. Keduanya kini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalbar.

Rusdiani mengungkapkan, praktik serupa ternyata bukan pertama kali dilakukan para tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pengiriman calon pengantin dengan modus tersebut telah dilakukan sebanyak empat kali.

“Bahwa kejadian ini sudah pernah dilakukan sebanyak 4 kali dan pelaku sudah berhasil mengirimkan 2 korban yang sudah berhasil di China sana kemudian untuk yang ketiga, ini prosesnya gagal karena waktu kejadian mereka ditangkap sama imigrasi di Jakarta dan gagal sehingga jadilah korban yang keempat ini,” kata Rusdiani saat konferensi pers, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, korban keempat diduga menjadi pengganti setelah rencana pemberangkatan korban sebelumnya gagal. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka disebut memperoleh keuntungan berupa fasilitas perjalanan ke China dan sejumlah uang.

“Untuk keuntungan, mereka ini sudah mendapatkan jalan-jalan ke China dan ditanggung oleh pihak China di sana, gitu dan untuk uangnya dapat Rp1,5 juta,” ujarnya.

Dalam proses pemberangkatan, korban disebut telah menjalani pertunangan dengan calon pasangan yang merupakan WNA asal China. Prosesi tersebut disertai pemberian cincin, gelang emas, serta uang mahar sebesar Rp30 juta.

Namun, kepolisian memutuskan menggagalkan keberangkatan karena masih terdapat sejumlah hal yang belum dapat dipastikan terkait kondisi dan nasib korban setelah tiba di China. Termasuk kepastian identitas calon pasangan serta jaminan bahwa korban akan dinikahkan sesuai dengan kesepakatan awal.

Rusdiani juga mengungkapkan adanya kendala komunikasi antara petugas dan korban karena perbedaan bahasa.

“Terus terang, kita juga tidak bisa berkomunikasi langsung dengan si korban ini karena mereka menggunakan bahasa khek, bahasanya gitu jadi kita juga agak susah berkomunikasi dengan korban ini kemudian juga kita tidak bisa melihat atau menjamin apakah benar nanti si korban ini akan mendapatkan pasangan sesuai yang dijanjikan,” jelasnya.

Menurutnya, keterbatasan pengawasan terhadap korban setelah berada di luar negeri menjadi salah satu pertimbangan penting bagi kepolisian untuk melakukan pencegahan sebelum keberangkatan.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tiga unit telepon genggam, fotokopi paspor dan visa China, cincin serta gelang emas, dokumen keluarga, tiket penerbangan rute Pontianak-Jakarta dan Jakarta-Xiamen, bukti pemesanan hotel, serta uang tunai sebesar 4.107 yuan.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengungkapan ini menjadi perhatian terhadap praktik perdagangan orang dengan modus perkawinan lintas negara yang dapat menyamarkan proses perekrutan dan pemberangkatan korban ke luar negeri.[SK]

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini

 
Play