 |
| Muhammad Mursid dari Unit Pencegahan Satgaswil Kalimantan Barat Densus 88 AT Polri.SUARASEKADAU/SK |
Peringatan tersebut disampaikan Muhammad Mursid dari Unit Pencegahan Satgaswil Kalimantan Barat Densus 88 AT Polri dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kubu Raya bekerja sama dengan Polres Kubu Raya, Minggu (8/11/2026), di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kubu Raya.
Dialog yang menjadi bagian dari rangkaian Milad Muhammadiyah ke-114 ini mengangkat tema “Peran Masyarakat dan Organisasi Pemuda dalam Melindungi Anak dari Paham Radikalisme dan Ancaman Kejahatan Siber”.
Dalam pemaparannya, Mursid mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan stigma terhadap anak yang diduga terpapar radikalisme hanya berdasarkan penampilan, cara berpakaian, aktivitas keagamaan, maupun perbedaan pandangan.
Menurutnya, hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah perubahan perilaku dan pola pikir anak. Beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, menunjukkan kebencian berlebihan terhadap kelompok berbeda, membenarkan kekerasan, hingga mengagungkan pelaku terorisme.
Meski demikian, tanda-tanda tersebut tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seorang anak telah terpapar radikalisme. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, psikologis, serta pengalaman sosial anak.
“Prosesnya sering bertahap, mulai dari konsumsi konten, ajakan bergabung ke dalam komunitas, hingga akhirnya membenarkan aksi kekerasan. Karena itu, kita perlu melihat perubahan perilaku dan pola pikir anak secara menyeluruh, bukan menilai dari penampilan atau aktivitas keagamaannya,” kata Mursid.
Ia menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap pengaruh radikalisme, yakni faktor psikologis, lingkungan sosial, dan ruang digital.
Anak-anak yang sedang mencari jati diri dan membutuhkan pengakuan dinilai lebih mudah dipengaruhi. Kondisi tersebut semakin rentan ketika mereka mengalami perundungan, pengucilan, atau kurang mendapatkan perhatian serta pendampingan dari keluarga.
Di sisi lain, ruang digital menjadi salah satu media penyebaran propaganda. Konten berupa video, unggahan media sosial, hingga aktivitas komunitas daring dapat dikemas dengan pendekatan emosional untuk menarik perhatian anak dan remaja.
Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas digital anak perlu menjadi perhatian bersama. Namun, pengawasan tersebut juga harus diimbangi dengan komunikasi terbuka agar anak merasa nyaman menyampaikan pengalaman maupun persoalan yang dihadapinya.
Mursid turut mengingatkan mahasiswa dan keluarga besar Muhammadiyah agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, terpancing provokasi, ataupun menerima ajakan bergabung dengan komunitas yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan.
“Kami berharap organisasi mahasiswa dan Muhammadiyah Kubu Raya dapat menjadi mitra strategis dalam pencegahan, khususnya membangun literasi digital, memperkuat toleransi, serta menyebarkan narasi Islam yang damai dan moderat di masyarakat maupun ruang digital,” ujarnya.
Ia menegaskan, organisasi kepemudaan tidak cukup hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga harus mampu melahirkan pemikiran kritis dan gerakan positif untuk melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif.
Menurutnya, upaya mencegah radikalisme dan kejahatan siber terhadap anak tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga organisasi kepemudaan.
Melalui komunikasi yang baik, pendampingan keluarga, serta penguatan literasi digital, anak diharapkan mampu mengenali propaganda, menghindari jebakan kejahatan digital, dan menggunakan media sosial secara bijak.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus membentuk generasi muda yang kritis, toleran, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di era digital.[SK]
