Pontianak (Suara Sekadau) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalbar. Seluruh unsur yang terlibat diminta bergerak cepat, terpadu, dan berada dalam satu komando untuk mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.Gubernur Kalbar Ria Norsan memantau langsung kondisi terkini karhutla melalui Command Center Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (2/9/2026). SUARASEKADAU/SK
Langkah tersebut dilakukan Norsan dengan memantau langsung perkembangan karhutla melalui Command Center Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (2/9/2026).
Dari pusat kendali, Norsan memperoleh gambaran kondisi karhutla di berbagai wilayah Kalbar, mulai dari sebaran titik panas, kondisi cuaca, arah angin, hingga perkembangan upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan berdasarkan pemantauan satelit.
“Ini langkah cepat kita untuk mengetahui kondisi riil di lapangan,” ujar Norsan.
Menurutnya, Command Center memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan, terutama untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi terkini di lapangan.
Kondisi tersebut dinilai semakin penting di tengah kemarau panjang yang membuat sebagian lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Jika tidak segera ditangani, api berpotensi meluas dan menimbulkan kabut asap yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Karena itu, Norsan meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla memperkuat koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Saya minta koordinasi diperkuat. BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan pemerintah kabupaten/kota harus satu komando. Target kita padamkan api dan lindungi masyarakat,” tegasnya.
Selain mempercepat pemadaman, Norsan kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam kondisi cuaca yang sangat kering.
Ia menegaskan, pembakaran lahan sekecil apa pun berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar apabila terjadi di tengah kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar.
“Saya imbau kepada seluruh masyarakat Kalbar, jangan ada lagi yang membakar lahan di kondisi cuaca kemarau saat ini. Kondisinya sangat kering dan rawan. Satu titik api kecil bisa jadi besar dan merugikan kita semua,” katanya.
Norsan juga meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan tidak ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
“Kalau ada yang terbukti membakar, proses hukum. Ini bukan soal mencari siapa salah, tapi menyelamatkan masyarakat dari asap dan ISPA,” pintanya.
Usai memantau kondisi karhutla melalui Command Center Pusdalops BPBD Kalbar, Norsan bersama rombongan kemudian bertolak menuju salah satu lokasi rawan karhutla untuk melihat secara langsung proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal sekaligus melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan petugas yang berada di garis depan penanggulangan karhutla.
Di lokasi, Norsan memberikan semangat dan apresiasi kepada para petugas yang terus berjibaku memadamkan api. Ia juga menyerahkan bantuan berupa suplemen, susu, dan makanan untuk membantu menjaga stamina petugas selama menjalankan tugas.
Menurut Norsan, dukungan terhadap personel di lapangan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, mengingat petugas harus bekerja dalam kondisi medan yang sulit serta terpapar panas dan asap.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, akan terus mendorong sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, petugas pemadam, Manggala Agni, relawan hingga masyarakat.
Koordinasi tersebut diharapkan membuat respons terhadap setiap titik kebakaran semakin cepat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar api tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah yang memiliki dampak strategis bagi masyarakat.
Dengan pola penanganan satu komando, pemerintah menargetkan titik-titik karhutla dapat segera dikendalikan dan dampak kabut asap dapat ditekan. Perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas, terutama untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. [SK]
