 |
Forum ini menjadi bagian penting dalam upaya mencapai visi besar Kalbar: “Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.” Salah satu kuncinya adalah memperkuat Prioritas Pembangunan Keempat: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, yang hanya dapat diwujudkan melalui digitalisasi menyeluruh.
“Tata kelola tidak akan optimal jika birokrasi masih manual, lambat, dan terfragmentasi. Digitalisasi adalah solusi mutlak, bukan sekadar pilihan,” tegas Harisson.
Dalam sambutannya, Harisson memberikan apresiasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa yang hadir. Ia menilai kehadiran akademisi adalah bukti bahwa transformasi digital bukan hanya urusan pemerintah, tetapi kerja kolaboratif lintas sektor.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kehadiran kampus sebagai mitra strategis sangat penting dalam mencetak talenta digital serta menghilirisasi inovasi teknologi agar benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Transformasi digital di Kalbar, sambung Harisson, telah diselaraskan dengan regulasi nasional dan daerah, seperti Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peta Rencana SPBE Provinsi, dan RPJMD Kalbar 2025–2029.
Digitalisasi yang dijalankan bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, tetapi membangun integrasi data secara utuh menuju Ekosistem Data Terpadu.
Sebagai bentuk implementasi nyata transformasi digital, Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan dua inisiatif strategis: Layanan Internet Publik Dirancang untuk memperluas pemerataan akses informasi dan mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa. Pemantauan Layanan Publik melalui CCTV Berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus real-time monitoring yang memudahkan pimpinan daerah mengambil keputusan cepat dan akurat dalam menangani persoalan masyarakat.
Harisson menegaskan bahwa kesuksesan Smart Province memerlukan dukungan penuh pemerintah kabupaten/kota. Ia meminta para bupati dan wali kota menjadi motor utama digitalisasi di wilayah masing-masing.
“Pastikan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE Provinsi dan Nasional. Hindari sistem tumpang tindih, dan fokuslah pada dampak layanan yang langsung dirasakan masyarakat,” pintanya.
Ia juga berharap forum panel Smart Province 2025 mampu memberikan pencerahan terkait kebijakan nasional, peran akademisi, hingga pemanfaatan teknologi imersif untuk mempromosikan pariwisata dan investasi Kalimantan Barat ke tingkat global.
“Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi Cerdas membutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Mari jadikan momentum ini sebagai titik tolak percepatan transformasi digital,” tutup Harisson.
Dengan komitmen kolaboratif tersebut, Kalbar menegaskan langkahnya menuju pemerintahan modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital. (SK)
