|

LBH HWCI Pertanyakan Keberadaan Barang Pribadi Delapan WNA Malaysia Usai Penindakan di Hotel Surya Pontianak

Ketua HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak saat mendatangi WNA yang diduga terkait kasus Scamming dan Overstay di Rutan. Selasa (17/11/2026). SUARASEKADAU/SK
Pontianak (Suara Sekadau) – Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat mempertanyakan kejelasan keberadaan sejumlah barang pribadi milik warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang diamankan dalam penindakan di Hotel Surya, Kota Pontianak.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian LBH HWCI yang bertindak sebagai kuasa hukum delapan perempuan warga negara Malaysia yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Pontianak.

Ketua HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak, mengatakan pihaknya telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak melalui surat tertanggal 17 November 2026.

Eka menyebutkan, berdasarkan keterangan dan keluhan yang diterima pihaknya, terdapat sejumlah barang pribadi milik para WNA yang diduga masih berada dalam penguasaan pihak tertentu setelah proses penindakan keimigrasian.

Barang-barang tersebut di antaranya pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, serta sejumlah barang lainnya yang hingga kini belum diketahui secara jelas status maupun keberadaannya.

"Barang-barang tersebut meliputi pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, serta barang lainnya yang belum diketahui secara pasti status dan keberadaannya," kata Eka, Rabu (18/11/2026).

Ia meminta pihak Imigrasi Pontianak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai petugas yang menerima, mengambil, menyimpan, maupun menguasai barang-barang pribadi tersebut.

Menurutnya, setiap pengambilan atau pengamanan barang milik seseorang harus disertai kejelasan administrasi, baik berupa berita acara penyitaan, tanda terima penitipan, maupun dokumen resmi lainnya.

"Jadi terkait barang-barang pribadi tersebut apakah pengambilan barang telah disertai berita acara penyitaan, tanda terima penitipan, atau dokumen administrasi resmi lainnya, kan sampai saat ini tidak ada kejelasan keberadaan barang-barang itu," ungkapnya.

Eka menegaskan, barang pribadi seseorang tidak boleh dikuasai, dipindahkan, digunakan, ataupun ditahan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.

Karena itu, LBH HWCI meminta adanya daftar inventarisasi yang memuat jenis barang, jumlah, pemilik, serta lokasi penyimpanan agar seluruh barang yang diamankan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai tidak semua barang pribadi yang diamankan berkaitan langsung dengan kepentingan pembuktian tindak pidana. Dengan demikian, pihaknya meminta penjelasan mengenai dasar hukum yang menjadi alasan barang-barang tersebut masih dikuasai.

"Yang kami minta adalah kejelasan. Harus ada penjelasan barang-barang tersebut diamankan oleh siapa, di mana disimpan, serta apa dasar hukumnya. Jika memang tidak ada alasan hukum untuk terus menguasainya, kami meminta agar barang-barang itu dikembalikan kepada pemiliknya," jelas Eka.

Selain persoalan barang pribadi, Eka turut menyoroti kondisi delapan perempuan WNA Malaysia yang saat ini berada di rumah tahanan (rutan) selama menjalani proses hukum.

Ia mengaku bersama tim kuasa hukum telah mengunjungi para kliennya pada Selasa (17/11/2026), dengan didampingi penyidik dari Polresta Pontianak. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya melihat langsung kondisi para perempuan tersebut.

Menurut Eka, sejumlah kebutuhan pribadi dasar, termasuk handuk, tidak dimiliki oleh para tahanan. Akibatnya, mereka terpaksa menggunakan pakaian tahanan maupun pakaian yang dikenakan secara bergantian untuk mengeringkan badan setelah mandi.

"Selasa kemarin, kami dan tim mendatangi rutan didampingi penyidik dari Polresta Pontianak. Kami mendengarkan dan melihat sendiri kondisi mereka di sana, bahkan hanya untuk sekadar handuk saja mereka tidak punya. Jika ingin mandi, mereka terpaksa menggunakan baju tahanan dan baju yang digunakan secara bergantian untuk mengeringkan badan," tambahnya.

Ia juga menyebutkan hampir seluruh kliennya mengeluhkan kehilangan barang pribadi, mulai dari dompet, jam tangan, pakaian, hingga perlengkapan lainnya.

Kondisi tersebut semakin memperkuat permintaan LBH HWCI agar pihak terkait memberikan transparansi mengenai proses pengamanan dan penyimpanan barang milik para WNA tersebut.

Eka menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian maupun kasus penipuan daring yang sedang ditangani aparat. Namun, menurutnya, proses hukum harus tetap berjalan dengan memperhatikan hak-hak setiap orang, termasuk perlindungan terhadap barang pribadi mereka.

"Sampai sekarang tidak jelas barang itu di mana. Tentunya kami menginginkan transparansi dan kejelasan ke mana barang pribadi itu," pungkasnya.[SK] 

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini

 
Play