Dalam forum yang mempertemukan kepala daerah dan pemangku kepentingan tersebut, Sukiryanto menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan berbagai program pengendalian inflasi dapat berjalan berkelanjutan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Sebagai salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya terus mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujar Sukiryanto.
Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat produksi pangan melalui gerakan menanam serta penyaluran bantuan benih, bibit, pakan ternak, hingga sarana dan prasarana produksi kepada kelompok masyarakat guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.
Sementara pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah tetap menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, Pemkab Kubu Raya terus mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat. Langkah ini dinilai penting agar distribusi barang kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain, aspek komunikasi yang efektif juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Koordinasi antarlembaga terus diperkuat melalui rapat TPID secara berkala serta sinergi bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Meski berbagai program pengendalian inflasi telah dijalankan, Sukiryanto mengakui keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi tantangan yang tidak mudah dalam menjaga keberlanjutan program-program tersebut.
“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Karena itu, dalam forum HLM TPID Provinsi Kalimantan Barat, Sukiryanto meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi terkait model kolaborasi yang dapat dikembangkan guna mendukung pendanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, instansi vertikal, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat melalui skema pembiayaan bersama agar program pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
Melalui penguatan strategi 4K dan kolaborasi yang lebih luas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. [SK]
.jpg)