Pontianak (Suara Sekadau) – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang diterima maupun tingkat realisasinya, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat..jpeg)
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah saat membuka Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) DAU-Specific Grant Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026-2027 di Aula A Muis Amin Bapperida Pontianak, Rabu (15/7/2026). SUARASEKADAU/SK
Menurutnya, paradigma pembangunan saat ini menempatkan dampak atau outcome sebagai ukuran utama keberhasilan program. Hal tersebut disampaikan Amirullah saat membuka kegiatan Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) DAU-Specific Grant Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026–2027 di Aula A Muis Amin Bapperida Pontianak, Rabu (15/7/2026).
Ia mengatakan, melalui pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga World Bank, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan banyak masukan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan agar lebih tepat sasaran.
“Sejak pendampingan tahap pertama, Pemerintah Kota Pontianak telah memperoleh banyak pembelajaran bersama tim pendamping. Berbagai indikator prioritas kesehatan telah dianalisis melalui gap analysis, fishbone analysis, dan root cause analysis,” ujarnya.
Amirullah menjelaskan, proses analisis tersebut tidak hanya menghasilkan daftar persoalan, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai akar masalah, faktor penyebab, peluang perbaikan, hingga strategi intervensi yang paling efektif.
“Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah peta jalan atau roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif,” katanya.
Pada tahap kedua pendampingan, fokus utama diarahkan pada penyempurnaan Rencana Peningkatan Kinerja (RPK), penyelarasan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan kesiapan implementasi yang terukur dan berkelanjutan.
Menurut Amirullah, skema DAU-Specific Grant menerapkan prinsip performance-based financing atau pembiayaan berbasis kinerja. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menggunakan anggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil yang berdampak bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, besarnya realisasi anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan perbaikan indikator kesehatan masyarakat.
“Bukan karena realisasi anggarannya semakin besar, tetapi dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan dari kegiatan ini,” jelasnya.
Amirullah mengungkapkan, cara mengukur keberhasilan pembangunan terus mengalami perkembangan. Jika sebelumnya pembangunan banyak dinilai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian berkembang melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kini pengukurannya semakin luas dengan memperhatikan berbagai aspek kualitas hidup masyarakat.
Di bidang kesehatan, kata dia, indikator pembangunan juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya keberhasilan kesehatan banyak dilihat dari angka kematian ibu melahirkan dan bayi lahir, sejak 2014 indikator tersebut lebih banyak tercermin melalui usia harapan hidup.
“Artinya, semakin ke sini, mengukur keberhasilan pembangunan itu semakin komprehensif dan mencakup semua aspek. Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik,” ungkapnya.
Ia menyebut Kota Pontianak saat ini memiliki capaian IPM yang tergolong tinggi, yakni berada di kisaran angka 82. Sementara itu, usia harapan hidup masyarakat Pontianak berada pada angka sekitar 76 tahun.
“Artinya, seseorang yang lahir sekarang di Kota Pontianak memiliki harapan hidup hingga sekitar 76 tahun ke depan,” ujarnya.
Amirullah berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui penyusunan program kesehatan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia meminta para peserta pendampingan agar mengikuti seluruh proses dengan serius, terutama dalam memahami tahapan penyusunan perencanaan yang baik, mulai dari mengidentifikasi masalah, menemukan akar penyebab, menyusun alternatif solusi, membuat rencana aksi, menghitung kebutuhan biaya, hingga menentukan sumber pendanaan.
“Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya,” jelasnya.
Menurut Amirullah, keberadaan pendamping dari berbagai lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pemerintah daerah. Melalui proses pendampingan, pemerintah dapat memperoleh perspektif baru dan memperbaiki berbagai hal yang sebelumnya belum teridentifikasi.
“Dengan pendampingan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa dibantu oleh pendamping. Ilmu kita menjadi lebih luas,” pungkasnya. [SK]
.jpg)
