Lombok (Suara Sekadau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat sinergi antardaerah sebagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Gubernur Kalbar Ria Norsan hadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). SUARASEKADAU/SK
Pernyataan tersebut disampaikan Ria Norsan di sela-sela Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Menurut Ria Norsan, APPSI memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antarpemerintah provinsi dalam menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan dengan arah kebijakan nasional. Melalui forum tersebut, para kepala daerah dapat berdiskusi, bertukar pengalaman, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah masing-masing.
“APPSI menjadi wadah yang sangat strategis bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ria Norsan menilai kolaborasi antardaerah tidak hanya memperkuat koordinasi pemerintahan, tetapi juga membuka peluang bagi setiap provinsi untuk saling belajar dalam mengelola potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pertukaran pengalaman dan praktik terbaik menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi dinamika pembangunan.
Selain memperkuat koordinasi, Ria Norsan juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Ia berharap forum APPSI dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi tawar daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat di tingkat nasional.
“Tentu kita juga melakukan koordinasi, diskusi, serta pertukaran informasi dengan rekan-rekan dari provinsi lain untuk membahas tata kelola pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, maupun berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai APPSI merupakan ruang penting bagi para kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan mencari inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.
“Suasana kebatinannya memang tidak mudah, gempurannya datang dari seluruh penjuru angin,” ujar Bima.
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian transfer ke daerah, tuntutan realisasi janji politik, hingga tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Karena itu, Bima mendorong para kepala daerah untuk terus memperkuat komunikasi, memperluas ruang diskusi, serta membangun jejaring kolaborasi yang produktif.
“Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah saling memberikan inspirasi dan menjadi ruang kontemplasi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa APPSI bukan hanya sekadar forum pertemuan, tetapi juga menjadi rumah besar bagi seluruh gubernur untuk membangun kolaborasi, bertukar praktik terbaik (best practices), serta merumuskan solusi atas berbagai persoalan pembangunan daerah.
“APPSI bukan sekadar forum diskusi, tetapi rumah besar bagi seluruh gubernur untuk saling menguatkan. Melalui koordinasi yang intensif, kita ingin memperkuat posisi tawar daerah sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Rudy menjelaskan, rapat kerja APPSI tahun ini memfokuskan pembahasan pada dua agenda strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah.
Agenda pertama adalah reformulasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis segmentasi dan rantai pasok (supply chain) guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sementara agenda kedua berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan potensi pajak air permukaan sebagai salah satu sumber peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan transparan,” tegasnya.
Rapat kerja APPSI yang dihadiri para gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui semangat kolaborasi dan sinergi yang terus diperkuat, APPSI optimistis pemerintah provinsi dapat semakin berperan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. [SK]
