Pontianak (Suara Sekadau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan strategis tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Barat..jpeg)
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). SUARASEKADAU/SK
Kegiatan ini dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalbar, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri meskipun kondisi inflasi Kalimantan Barat saat ini masih berada dalam kategori terkendali. Berdasarkan data terbaru, inflasi year-on-year Kalbar tercatat sebesar 2,24 persen, masih berada dalam rentang target inflasi nasional tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.
Menurut Norsan, capaian tersebut patut disyukuri, namun memasuki semester kedua tahun 2026 diperlukan langkah yang lebih antisipatif guna menghindari potensi gejolak harga yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik semata, tetapi harus mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa karakteristik inflasi di setiap daerah berbeda-beda. Saat ini Kabupaten Sintang tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen. Karena itu, penanganan inflasi harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masing-masing daerah.
Dalam forum tersebut, Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Ia juga mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua tahun ini, mulai dari kendala logistik dan transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, gangguan distribusi akibat faktor cuaca, hingga dampak perubahan pasokan bahan bakar minyak dan gas terhadap stabilitas harga barang.
Karena itu, Gubernur meminta dukungan penuh dari Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, dan seluruh instansi terkait untuk menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Norsan menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir, sedangkan ikan kembung dan ikan baung mengalami inflasi hingga lima kali.
Selain itu, komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih rentan mengalami kenaikan harga. Khusus komoditas beras, Kota Pontianak tercatat mengalami inflasi harga beras selama empat bulan berturut-turut.
Saichudin juga mengungkapkan bahwa hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen. Sementara margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, dan rantai distribusi daging sapi berada pada angka 21,82 persen.
Menurutnya, intervensi pemerintah daerah dalam menekan margin perdagangan dan distribusi dapat menjadi langkah efektif untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Dalam kesempatan yang sama, BPS Kalimantan Barat juga melaporkan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang hingga saat ini telah mencapai 50,26 persen. Saichudin menegaskan bahwa sensus tersebut tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran program perlindungan sosial.
Melalui High Level Meeting ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi pada semester kedua tahun 2026. [SK]
