Kubu Raya (Suara Sekadau) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyambut kedatangan Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie bersama rombongan anggota DPR RI di Ruang VIP Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (15/7/2026)..jpeg)
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyambut kedatangan Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, beserta rombongan anggota DPR RI di Ruang VIP Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (15/7/2026). SUARASEKADAU/SK
Kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI tersebut menjadi bagian dari agenda pembahasan kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rombongan turut hadir Anggota Banggar DPR RI Cornelis yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018.
Usai penyambutan di Bandara Supadio, rombongan melanjutkan agenda menuju Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk melakukan pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah pemangku kepentingan.
Sekda Kalbar Harisson mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang masih membutuhkan dukungan melalui kebijakan fiskal nasional.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN,” ujar Harisson.
Menurutnya, Dana Transfer ke Daerah memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dibutuhkan untuk berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Harisson menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, kebijakan pengalokasian dana transfer yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah.
“Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Ia berharap kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan di daerah.
Harisson optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBN, sehingga kebijakan Dana Transfer ke Daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan.
“Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Harisson.
Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap komunikasi antara daerah dan pusat semakin kuat sehingga berbagai kebutuhan pembangunan dapat menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran nasional. [SK]
.jpg)
