Pemprov Kalbar Perluas PLK, Hadirkan Akses Pendidikan hingga Pulau Terpencil

Ilustrasi – Gubernur Kalbar Ria Norsan saat meninjau SMKN 1 Ketapang pada April 2026 lalu. Pemrov Kalbar di bawah kepemimpinan Ria Norsan memperkuas pendidikan layanan khusus untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil.SUARASEKADAU/SK

Pontianak (Suara Sekadau) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terus memperluas jangkauan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) guna memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Program ini difokuskan untuk menjangkau daerah dengan berbagai keterbatasan, baik geografis, sosial, maupun ekonomi, yang selama ini menjadi kendala utama dalam mengakses pendidikan formal, khususnya di kawasan kepulauan dan daerah terisolir.

Sejak 2025, penguatan PLK mulai dimaksimalkan sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan di Kalbar. Salah satu implementasinya dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan yang membuka layanan pembelajaran bagi anak-anak di Pulau Lemukutan dan pulau-pulau sekitarnya.

Program ini bertujuan menghadirkan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas, terutama bagi anak-anak yang selama ini terkendala jarak tempuh dan akses transportasi. Langkah ini juga sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta literasi masyarakat Kalbar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengungkapkan bahwa banyak anak di wilayah kepulauan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus menyeberang laut dengan waktu tempuh lama dan biaya yang cukup besar.

“Di wilayah seperti Pulau Lemukutan dan sekitarnya, tidak tersedia sekolah. Jika ingin bersekolah, anak-anak harus menyeberang dengan waktu tempuh lama dan biaya besar. Kondisi ini membuat banyak anak akhirnya tidak bersekolah,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemprov Kalbar melalui skema PLK membuka kelas cabang di kantor desa Pulau Lemukutan. Para guru dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan secara bergiliran datang untuk memberikan pembelajaran setiap minggu.

“Untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan, dibuka kelas cabang di kantor desa. Guru datang bergantian setiap minggu untuk mengajar. Meskipun belum maksimal, setidaknya anak-anak tetap bisa bersekolah. Saat ujian, mereka akan datang ke sekolah induk untuk mengikuti seluruh tahapan pembelajaran,” jelasnya.

Upaya ini tidak berhenti sampai di situ. Pada 2026, Pemprov Kalbar berkomitmen memperluas jangkauan PLK ke lebih banyak wilayah terpencil yang membutuhkan layanan pendidikan serupa.

“PLK ini hadir karena berbagai faktor, baik jarak, kondisi sosial ekonomi, maupun keterbatasan akses. Ke depan, kami akan terus mencari lokasi lain yang membutuhkan agar akses pendidikan semakin terbuka,” tambahnya.

Sebelumnya, pada 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar telah membuka dua unit PLK, masing-masing di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, serta di Desa Pelita Jaya yang menginduk ke SMA Negeri 1 Kubu.

Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga tidak ada lagi anak-anak di wilayah terpencil yang tertinggal dari akses pendidikan.[SK]